Portofolio Obligasi Kota Trump Tembus Rp15 Triliun, Potensi Konflik Kepentingan Menguat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tercatat sebagai kreditor bagi ratusan pemerintah daerah, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan utilitas publik di seluruh negeri. Berdasarkan analisis CNBC atas laporan keuangan yang diserahkan sejak kembali ke Gedung Putih, jumlah kepemilikan obligasi kota (municipal bond) Trump kini melampaui 1.000 posisi dengan nilai antara US$300 juta hingga US$1 miliar—setara Rp4,8 triliun sampai Rp15,9 triliun (asumsi kurs Rp15.900 per dolar AS).

Angka itu melonjak dari posisi akhir 2025 yang tercatat 807 obligasi senilai US$240,7 juta–US$797,6 juta. Sepanjang 2026, setidaknya 243 pembelian baru telah diungkapkan, dengan nilai transaksi US$68,2 juta–US$233,8 juta. Laporan terbaru yang dirilis 22 September 2026 untuk periode Juli memuat 48 pembelian tambahan. Berbeda dengan saham yang aktif diperdagangkan, Trump hanya melaporkan pembelian obligasi tanpa penjualan.

Yang menjadi sorotan bukan sekadar besarnya nilai investasi, melainkan tumpang tindih antara aset tersebut dengan kebijakan yang digulirkan pemerintahan Trump sendiri. Beberapa obligasi yang dibeli terkait dengan fasilitas atau penerbit yang kemudian menerima perlakuan khusus dari kebijakan federal—baik berupa keringanan regulasi, penundaan kepatuhan, maupun pemotongan dana.

Contoh paling mencolok datang dari sektor energi. Pada Februari 2025, rekening Trump membeli obligasi pengendalian polusi terkait Pembangkit Bowen milik Georgia Power senilai US$50.001–US$100.000. Sekitar dua bulan berselang, Trump menandatangani proklamasi yang membebaskan puluhan pembangkit batu bara—termasuk keempat unit Bowen—dari batas emisi udara beracun yang lebih ketat selama dua tahun. Setelah itu, pembelian obligasi serupa untuk Pembangkit Scherer dan James M. Barry Plant menyusul, masing-masing hingga US$200.000.

Richard Painter, mantan kepala pengacara etika Gedung Putih pada era George W. Bush, menilai kredit obligasi pengendalian polusi sangat bergantung pada regulasi yang mengatur pembangkit tersebut. "Jika kebijakan federal menunda kepatuhan, ekonomi fasilitas itu berubah," ujarnya. Ia menambahkan bahwa seorang menteri energi tidak akan diizinkan memegang obligasi semacam itu, tetapi presiden dikecualikan dari undang-undang konflik kepentingan standar.

Pola serupa terlihat di sektor kesehatan. Hingga akhir 2025, Trump memiliki 72 posisi obligasi rumah sakit dan sistem kesehatan senilai US$24,2 juta–US$76,3 juta. Banyak institusi tersebut bergantung pada Medicaid, yang dalam paket pemotongan pajak dan belanja 2025 diproyeksikan dipangkas sekitar US$900 miliar selama sepuluh tahun menurut KFF. S&P telah memperingatkan bahwa penurunan cakupan Medicaid dapat menekan kredit rumah sakit, terutama yang rentan secara finansial. Meski demikian, pembelian obligasi terkait UPMC dan Memorial Hermann tetap berlanjut setelah undang-undang tersebut disahkan.

"Skala eksposur obligasi kota Trump tidak tertandingi sepengetahuan saya. Bahkan US$100 juta sudah sangat besar untuk investor individu, dan portofolio mendekati US$1 miliar lebih berfungsi seperti dana institusi," kata Justin Marlowe, Direktur Center for Municipal Finance, University of Chicago.

Gedung Putih dan Trump Organization membantah adanya konflik kepentingan. Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menegaskan bahwa Trump dan keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memengaruhi, atau memberi masukan atas keputusan investasi. Trump Organization menyatakan manajer eksternal memiliki otoritas penuh atas alokasi aset dan perdagangan. CNBC juga tidak menemukan bukti bahwa Trump memerintahkan transaksi tertentu atau bahwa kepentingan finansialnya secara eksplisit membentuk kebijakan.

Namun, Marlowe mengingatkan bahwa pengelolaan oleh pihak ketiga tidak otomatis menghapus pertanyaan etika. Investor yang ingin eksposur obligasi kota umumnya memilih ETF atau produk indeks untuk menghindari pemilihan surat utang individual. "Ada banyak cara masuk ke pasar tanpa harus memilih obligasi tertentu," katanya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan federal memengaruhi kepemilikan spesifik.

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga. Pasar obligasi daerah di Indonesia masih relatif dangkal, tetapi wacana pendalaman pasar surat utang daerah terus bergulir. Ketika pejabat publik memiliki eksposur langsung terhadap instrumen yang nilainya dipengaruhi kebijakan yang mereka buat, risiko reputasi dan guncangan kepercayaan investor bisa membesar. Transparansi kepemilikan aset pejabat—termasuk obligasi daerah—menjadi prasyarat penting untuk menjaga integritas pasar dan mencegah persepsi konflik kepentingan.

Di sisi lain, lonjakan pembelian obligasi kota Trump bertepatan dengan booming pasar obligasi kota AS. Penerbit municipal mencetak rekor penjualan US$580 miliar pada 2025, naik 13% dari 2024, dan berlanjut dengan US$408,5 miliar hingga Agustus 2026. Total utang kota beredar mencapai sekitar US$4,5 triliun pada kuartal pertama 2026. Bagi investor kaya, obligasi kota menarik karena bunga umumnya bebas pajak penghasilan federal—keuntungan yang tetap dipertahankan dalam undang-undang pajak Trump 2025.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah manajer investasi independen cukup menjadi tameng etika, melainkan sejauh mana pengawasan publik dan Kongres akan menuntut transparansi lebih besar atas portofolio presiden yang bersinggungan langsung dengan kebijakan federal. Jika preseden ini berlanjut tanpa koreksi, standar etika pejabat publik di AS—dan implikasinya bagi negara lain—bisa mengalami pergeseran permanen.