Terdakwa Bea Cukai Menangis di Persidangan, Ungkap Tekanan Atasan agar Kasus Tak Melebar

Suasana ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mendadak hening ketika Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, tak mampu membendung tangisnya, Rabu (16/9/2026). Ia hadir sebagai saksi untuk terdakwa Budiman Bayu Prasojo, atasannya sendiri, dalam perkara dugaan gratifikasi senilai Rp7,6 miliar. Tangis Orlando pecah saat ia menuturkan perintah yang ia terima dari Sisprian Subiaksono, Kasubdit Intelijen di direktorat yang sama, agar kasus tersebut tidak melebar ke pihak lain.

Menurut kesaksiannya, pertemuan itu berlangsung di area merokok. Sisprian, yang juga berstatus terdakwa dalam berkas terpisah, disebut meminta Orlando—yang posisinya paling junior—untuk menanggung seluruh beban hukum. "Jangan melebar kasus ini. Kamu yang menanggung semua," ujar Orlando menirukan perkataan atasannya di hadapan majelis hakim. Ia mengaku pasrah dan sempat berpesan kepada Bayu, "Mas, titip anak istri saya."

Jaksa KPK M Takdir Suhan mengungkap alasan di balik penggalian keterangan tersebut. Ia menyebut, sebelum keduanya kooperatif, ada momen-momen tertentu yang perlu dijelaskan, terlebih karena Orlando dan Bayu sempat berada di rumah tahanan yang sama. Persidangan sempat dijeda sejenak untuk memberi Orlando waktu menenangkan diri sebelum jaksa melanjutkan pemeriksaan.

Kesaksian ini bukan sekadar drama persidangan. Ia menyoroti pola relasi kuasa di lingkungan instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan kepabeanan. Ketika seorang junior mengaku diminta "pasang badan" oleh atasan, publik patut mempertanyakan seberapa sistemik praktik perlindungan internal semacam itu. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bahwa reformasi birokrasi di tubuh Bea Cukai masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama dalam hal integritas dan akuntabilitas.

"Saya melihat teman-teman saya dipanggil, ya sudahlah saya yang pasang badan, yang mengorbankan diri." — Orlando Hamonangan, dalam persidangan.

Dari kacamata investor dan pelaku usaha, kredibilitas Bea Cukai adalah taruhan. Instansi ini menentukan iklim logistik, kepastian biaya impor, dan kelancaran arus barang di pelabuhan. Ketika kasus gratifikasi mencuat ke permukaan, sinyal yang terkirim ke pasar adalah risiko tata kelola yang belum sepenuhnya teratasi. Dunia usaha tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada aktor di lapangan, tetapi juga membongkar rantai komando yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung.

KPK sendiri tampaknya menyadari pentingnya membuka tabir lebih dalam. Pertanyaan jaksa mengenai momen pertemuan di lantai 2 gedung KPK dan permintaan agar Orlando kooperatif menunjukkan upaya membangun konstruksi hukum yang utuh. Namun, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa tekanan dari atasan benar-benar terjadi dan bukan sekadar narasi sepihak. Jika terbukti, ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap pola serupa di kasus lain.

Ke depan, publik akan menyoroti dua hal: pertama, apakah pengakuan Orlando akan diikuti dengan pengungkapan aktor-aktor lain yang selama ini terlindungi; kedua, sejauh mana pengadilan mampu memisahkan fakta dari drama. Bagi para pelaku usaha, kepastian hukum di sektor kepabeanan adalah prasyarat untuk iklim investasi yang sehat. Jika institusi ini terus digerogoti praktik gratifikasi, bukan tidak mungkin biaya kepatuhan akan meningkat dan daya saing ekspor-impor Indonesia ikut terdampak.

Pertanyaannya kini, akankah kesaksian penuh air mata ini menjadi titik balik pembersihan di tubuh Bea Cukai, atau justru tenggelam dalam hiruk-pikuk persidangan tanpa solusi sistemik?