CELIOS: Tiga Menkeu dalam Dua Tahun, Sinyal Instabilitas Fiskal yang Harus Diwaspadai Investor

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat beberapa bulan. Ini adalah pergantian Menkeu ketiga dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya posisi tersebut diisi Sri Mulyani Indrawati. Rotasi cepat di kursi bendahara negara itu langsung memantik diskusi publik tentang arah kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai frekuensi pergantian menteri keuangan yang tinggi sebagai indikasi ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurutnya, pergantian yang berulang tanpa evaluasi kebijakan strategis hanya akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pasar dan dunia usaha. "Kita butuh Menteri Keuangan yang berguna, independen, dan berani," ujarnya dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (14/9/2026).

Media menekankan bahwa seorang Menkeu tidak boleh sekadar menjadi pelaksana perintah presiden. Ia harus mampu bersikap kritis, terutama ketika kebijakan tertentu berpotensi mengganggu keberlanjutan anggaran. Contohnya, ia menyoroti besarnya transfer ke daerah yang dinilai bermasalah, serta beban APBN akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). "Kalau hanya 'siap Pak Presiden', mending AI saja yang menggantikan," sindirnya.

Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Suahasil menegaskan tidak akan mengubah arah kebijakan Kementerian Keuangan secara signifikan. Ia menyatakan akan melanjutkan program yang telah berjalan di era Purbaya. "Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan," ucapnya di kantor Kemenkeu, Senin (14/9/2026). Namun, komitmen untuk meneruskan kebijakan lama justru memunculkan pertanyaan: jika tidak ada perubahan mendasar, mengapa pergantian menteri diperlukan?

Bagi investor dan pelaku pasar, rotasi di kursi Menkeu merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian arah fiskal dapat memengaruhi keputusan investasi, imbal hasil surat utang negara, dan nilai tukar rupiah. Pasar obligasi biasanya merespons cepat setiap pergantian pejabat ekonomi kunci. Apalagi, Suahasil menghadapi tantangan berat: menjaga defisit anggaran tetap terkendali di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah, sementara pendapatan negara belum sepenuhnya pulih.

Pengamat fiskal dari berbagai lembaga mengingatkan bahwa independensi Menkeu menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas kebijakan. Tanpa keberanian menolak kebijakan yang populer namun membebani anggaran, risiko pelebaran defisit dan kenaikan utang bisa meningkat. Hal ini pada gilirannya dapat menekan peringkat utang Indonesia dan menaikkan biaya pinjaman.

Ke depan, publik akan mencermati langkah Suahasil dalam menyusun APBN 2027 dan merespons tekanan belanja. Akankah ia mampu mengambil jarak dari tekanan politik dan bertindak sebagai penjaga gawang fiskal yang independen? Ataukah ia akan meneruskan pola yang ada tanpa koreksi berarti? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.