BRI Siap Dukung Instruksi Prabowo: 131 Juta Rekening Jadi Modal Perluas Inklusi Keuangan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyatakan kesiapannya menjadi tulang punggung perluasan kepemilikan rekening perbankan nasional, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh warga memiliki akses ke layanan keuangan formal. Langkah ini bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi untuk menyalurkan program-program pemerintah secara lebih tepat sasaran dan transparan di masa mendatang.

Instruksi tersebut mengemuka dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, awal pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden secara eksplisit meminta BRI dan sejumlah bank lain menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal. Pemerintah juga tengah merancang pemadanan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, termasuk integrasi dengan kanal pembayaran digital seperti QRIS.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memandang program ini sekadar kewajiban membuka rekening. "Bagi kami, ini tentang bagaimana membawa lebih banyak warga masuk ke ekosistem keuangan formal dan menikmati layanan yang selama ini mungkin sulit dijangkau," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/9/2026). Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain sedang berjalan untuk memastikan implementasi yang mulus.

Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62%, namun literasi keuangan baru 69,57%. Angka ini menggarisbawahi pekerjaan rumah besar: kepemilikan rekening belum otomatis berarti pemahaman dan penggunaan layanan keuangan yang bijak. BRI menilai perluasan akses harus dibarengi edukasi berkelanjutan agar rekening benar-benar menjadi pintu masuk menabung, transaksi, hingga akses kredit bagi UMKM.

BRI memiliki infrastruktur yang sulit ditandingi bank lain: 7.377 kantor, 637 ribu e-channel, serta jaringan agen hingga ke tingkat desa. Kombinasi ini menjadi kunci untuk menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan dari layanan perbankan, terutama di wilayah timur Indonesia dan kantong-kantong kemiskinan. Hery menekankan bahwa pengalaman BRI melayani segmen ultramikro menjadi modal berharga dalam program nasional ini.

"Ketika masyarakat memiliki rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal," kata Hery, menegaskan dampak strategis bagi ekonomi kerakyatan.

Bagi pelaku UMKM, rekening bank bukan sekadar tempat menyimpan uang. Rekam jejak transaksi yang terbentuk dapat menjadi dasar penilaian kredit, membuka akses ke pembiayaan formal yang selama ini menjadi kendala utama. Integrasi dengan QRIS juga diharapkan mempercepat digitalisasi transaksi di pasar tradisional dan warung, mendorong arus data yang lebih transparan bagi pemerintah.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kesiapan BRI. Dibutuhkan sinergi lintas kementerian, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan edukasi publik yang masif. Pertanyaan yang menggantung: apakah kepemilikan rekening yang meluas akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang nyata, atau hanya menjadi angka statistik belaka? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia mampu bertransformasi menjadi ekonomi yang benar-benar inklusif dan berdaya saing.