Banjir Rob di Pekalongan: Beban Ganda Perempuan dan Laki-laki yang Terus Tenggelam
Baca dalam 60 detik
- Studi lapangan di dua kampung pesisir Pekalongan mengungkap rob tidak hanya merendam rumah, tetapi juga mempertegas pembagian risiko berbasis gender.
- Perempuan menanggung beban finansial rumah tangga dan kesehatan anak, sementara laki-laki menghadapi risiko fisik di tempat kerja, dengan upah yang timpang.
- Kebijakan adaptasi iklim yang ada dinilai belum berpihak pada kelompok rentan karena mengabaikan data terpilah gender dan realitas sosial di lapangan.

Rumah-rumah di pesisir Pekalongan semakin rendah langit-langitnya, memaksa penghuninya membungkuk setiap kali melintas. Bukan karena tradisi, melainkan karena lantai terus dinaikkan menyusul banjir rob yang datang hampir setiap bulan. Di balik rutinitas itu, sebuah riset mengungkap beban yang tidak merata: laki-laki menanggung risiko keselamatan kerja, sementara perempuan terjepit oleh persoalan keuangan rumah tangga dan kesehatan anak.
Penelitian yang dilakukan pada Juli–Oktober 2023 di dua kampung dengan mata pencaharian berbeda—nelayan dan perajin batik—menemukan bahwa rob tidak sekadar merendam, tetapi juga menata ulang peran dan risiko. Di kampung nelayan, para lelaki memilih menangkap ikan di lahan bekas sawah yang terendam permanen tanpa alat pelindung karena tak sanggup menyewa tambak yang lebih aman. Dua warga bahkan mengisahkan tetangga mereka yang meninggal akibat kedinginan dan kelelahan setelah semalaman memasang bubu di area tergenang.
Sementara itu, di kampung batik, pekerja baik laki-laki maupun perempuan tetap mencelup kain meski air setinggi 30–40 sentimeter menggenangi lantai produksi. "Ya sudah, kalau banjir tiga bulan, ya kita kerja begitu saja, sudah biasa," ujar seorang perajin. Namun, perempuan lebih banyak terpapar risiko saat mengerjakan tugas domestik: memasak, mengasuh anak, dan membersihkan rumah di tengah genangan berbau limbah. Akibatnya, banyak anak mengalami gatal-gatal dan ruam kulit, bahkan absen sekolah berminggu-minggu karena akses terputus.
Temuan paling mencolok menyangkut keuangan rumah tangga. Laki-laki menyerahkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tetap memegang kendali atas sisa uang. Ketika dana tak cukup akibat biaya pascabanjir, perempuanlah yang harus mencari pinjaman, sering kali dari rentenir informal yang disebut "bank tongol". "Lebih baik berutang daripada anak-anak kelaparan," kata seorang ibu. Ironisnya, sebagian laki-laki menyalahkan istri yang dianggap "gampang tergiur uang", tanpa memahami tekanan yang mereka hadapi.
Ketimpangan juga terlihat pada upah. Perempuan buruh batik yang melipat dan menjahit kain hanya menerima sekitar Rp25 ribu per hari, sementara laki-laki yang mencelup dan mewarnai mendapat Rp75 ribu. Pekerjaan perempuan yang menuntut presisi tinggi tetap dilabeli "kerja ringan" karena bisa dikerjakan sambil mengurus rumah—alasan yang melanggengkan diskriminasi upah yang sudah ada jauh sebelum rob datang.
Perempuan di kedua kampung bukanlah korban pasif. Mereka mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah, berjualan daring, dan menjadi pengelola utama PKH. Namun, dana bantuan itu kerap habis untuk kebutuhan jangka pendek, bukan untuk investasi masa depan. Sementara itu, laki-laki lebih banyak terlibat dalam kerja kolektif membangun tanggul darurat, yang memberi mereka kendali atas infrastruktur dan keputusan adaptasi. Dengan kata lain, laki-laki beradaptasi dengan mengubah lingkungan fisik, sedangkan perempuan beradaptasi dengan mengelola sisa-sisa di rumah tangga—dua bentuk ketangguhan yang hanya satu yang diakui sebagai kepemimpinan.
Riset ini menegaskan bahwa narasi "perempuan lebih rentan" terlalu sederhana. Rob justru menciptakan risiko yang berbeda dan tidak adil. Kebijakan adaptasi iklim yang responsif gender harus memperhitungkan kedua sisi: memperluas program pemberdayaan ekonomi perempuan dan merancang ulang distribusi bantuan agar tidak menambah beban pengasuh. Data perencanaan daerah, termasuk RPJMN 2025–2029, wajib memuat data terpilah gender—siapa yang paling terpapar risiko kerja, siapa yang terjerat utang informal, dan siapa yang menanggung beban yang dianggap "sudah semestinya".
Selama Pekalongan dan kota pesisir utara Jawa lainnya terus tenggelam, rob akan terus menata ulang peran dalam rumah tangga. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling rentan, melainkan bagaimana kebijakan bisa mengakomodasi kenyataan bahwa risiko terbagi secara tidak adil. Apakah pemerintah daerah dan pusat siap menjawab tantangan ini dengan data dan program yang benar-benar inklusif?



