Ratusan Siswa Keracunan MBG di Toraja: Mitra SPPG Justru Pertanyakan Korban

Sebanyak 173 siswa dan guru di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makale Batupapan 1. Dari jumlah tersebut, 165 orang harus menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit berbeda, sementara delapan lainnya dirawat di puskesmas. Insiden ini memicu rapat dengan pendapat (RDP) di DPRD Tana Toraja pada Jumat (5/9/2026) yang mempertanyakan prosedur keamanan pangan dalam program nasional tersebut.

Dalam RDP yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), pengelola SPPG, dan orang tua siswa, perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana, Louice Cristiana Mangontan, membela diri dengan menyatakan bahwa seluruh standar operasional prosedur (SOP) telah dijalankan. Ia mengaku telah membentuk grup relawan setahun lalu untuk memastikan disiplin kerja di dapur. Namun, pernyataannya justru menuai sorotan tajam ketika ia melontarkan pertanyaan retoris: "Kalau sudah tahu bau, kenapa dimakan?" Ucapan ini dianggap menyalahkan korban dan memicu kemarahan publik.

Menurut Louice, setiap sekolah memiliki person in charge (PIC) yang bertugas mencicipi dan memastikan menu MBG tidak berbau sebelum didistribusikan. Ia menegaskan bahwa menu yang dibagikan telah melalui pemeriksaan dan penandatanganan dokumen kelayakan. Namun, data dari Satgas MBG Tana Toraja menunjukkan bahwa hingga Jumat (4/9) pukul 20.30 Wita, ratusan orang mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, dan diare. Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan di lapangan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses dan sumber daya.

DPRD Tana Toraja merespons dengan tegas. Wakil Ketua II DPRD, Evivana Rombe Datu, membacakan rekomendasi yang mewajibkan KPPG, Badan Gizi Nasional (BGN), dan SPPG untuk menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang tidak tertutup BPJS Kesehatan. "Jangan ada yang dilimpahkan kepada korban," tegasnya. Selain itu, DPRD meminta operasional SPPG Makale Batupapan 1 dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan, muntahan, dan air yang telah dibawa ke Makassar keluar. Sekolah juga diminta membentuk Satgas pengawasan keamanan makanan serta pos pengaduan cepat.

Insiden ini menjadi ujian serius bagi program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan gizi anak sekolah. Di Indonesia, program serupa pernah menghadapi tantangan logistik dan keamanan pangan, terutama di wilayah terpencil seperti Toraja yang memiliki medan sulit dan rantai pasok yang panjang. Para ahli keamanan pangan menilai bahwa insiden ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, bukan sekadar prosedur administratif. Penghentian operasional SPPG, meskipun penting, hanya solusi jangka pendek; akar masalahnya mungkin terletak pada kurangnya pelatihan higiene dan sanitasi bagi petugas dapur.

"Kami sangat memahami kondisi ini, kami ini betul-betul di luar kendali kami makanya kami siap salah, siap memperbaiki, mungkin membenahi ke dalam, walaupun memang kami sudah melakukan SOP," ujar Louice dalam RDP, mencoba meredam kemarahan para legislator.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah pemerintah pusat akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG di Indonesia, atau membiarkan kasus ini berjalan sendiri di tingkat daerah. Bagi orang tua siswa di Toraja, kepercayaan terhadap program MBG jelas terkikis. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar permintaan maaf. Jika penanganan kasus ini tidak tegas, program yang bertujuan mulia ini bisa kehilangan dukungan publik, dan yang paling dirugikan adalah anak-anak yang justru menjadi sasaran utamanya.