Aksi Massal di Zagreb: Warga Kroasia Desak Pembersihan 37.000 Ton Limbah Beracun

Langkah pemerintah Kroasia yang dinilai lamban dalam membersihkan puluhan ribu ton limbah berbahaya di kawasan Lika memicu gelombang protes besar-besaran di ibu kota Zagreb, Sabtu (5/9/2026). Aksi yang dijuluki "Walk for Lika" ini dihadiri puluhan ribu warga yang khawatir pencemaran telah merusak sumber air minum dan mengancam kesehatan publik.

Limbah yang tersebar di dekat kota Gospić itu pertama kali terungkap tahun lalu, dengan perkiraan volume mencapai 34.000 hingga 37.000 ton. Sebagian besar merupakan kiriman dari Italia pada 2023 dan 2024, termasuk limbah medis dan industri. Meski pemerintah berjanji segera membersihkan, kelompok lingkungan menilai progresnya nyaris nol, sementara kontaminasi terus meluas ke udara, tanah, dan air di wilayah yang dikenal sebagai "paru-paru Kroasia" karena alamnya yang masih asri.

Protes ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Paru-paru Kroasia Tak Bisa Bernapas Lagi", "Hentikan Penghancuran Kroasia", dan "Alam Tidak Memaafkan". Verica Jurnjak, warga Gospić yang ikut serta, menyuarakan kekecewaannya: "Kami tidak puas dengan respons pemerintah. Lokasi ini seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Sungguh memalukan tidak ada yang peduli pada anak-anak dan masa depan mereka."

Perdana Menteri Andrej Plenkovic mengunjungi Gospić pada Rabu pekan ini dan mengumumkan bahwa kontraktor untuk fase pertama pembersihan telah dipilih. Namun, pengumuman itu belum meredam amarah publik. Aktor internasional Rade Serbedzija, yang dikenal lewat film Hollywood seperti *Snatch* dan *Mission: Impossible II*, turut hadir di barisan depan aksi. "Saya di sini karena saya harus. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membela negara. Apa yang terjadi adalah aib, dan seseorang harus bertanggung jawab," tegasnya.

Konteks Indonesia: Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap impor limbah dan penegakan hukum lingkungan. Indonesia sendiri pernah menghadapi persoalan serupa, seperti temuan limbah B3 impor yang masuk secara ilegal. Pengalaman Kroasia menunjukkan bahwa kelambanan birokrasi dan kurangnya transparansi dapat memicu krisis kepercayaan publik serta kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Bagi Indonesia, penguatan sistem pelacakan limbah lintas batas dan sanksi tegas bagi pelanggar menjadi langkah krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Para pengamat menilai bahwa kredibilitas pemerintah Kroasia dipertaruhkan. Jika pembersihan tidak segera terealisasi, risiko politik bagi Plenkovic semakin besar, terutama menjelang pemilu berikutnya. Sementara itu, kelompok lingkungan mendesak adanya audit independen dan keterlibatan publik dalam proses pemantauan. Pertanyaan yang menggantung: akankah janji pembersihan kali ini benar-benar ditepati, atau hanya menjadi manuver politik untuk meredam demonstrasi? Masa depan Lika—dan kepercayaan warga terhadap pemerintah—bergantung pada jawabannya.