Banjir Filipina dan Skandal Korupsi: Saat Pejabat Berpakaian Mewah, Publik Menuntut Akuntabilitas

Di tengah duka dan genangan banjir yang melanda Luzon, publik Filipina justru disuguhkan pemandangan kontras: Presiden Ferdinand Marcos Jr. tengah bernyanyi mesra untuk istrinya di pesta ulang tahun, sementara para pejabat setempat tampil dengan jaket bermerek Prada dan Balmain saat meninjau lokasi bencana. Kemarahan pun meledak di media sosial, bukan hanya soal etika, melainkan simbol dari kegagalan tata kelola yang lebih dalam.

Video perayaan ulang tahun Ibu Negara Louise Araneta-Marcos pada 26 Agustus itu baru tersebar luas beberapa hari kemudian, tepat ketika hujan monsun terus mengguyur dan menenggelamkan ribuan rumah. Puluhan jiwa melayang, jutaan warga terdampak. Unggahan tersebut langsung menuai kecaman, salah satunya dari pengguna Facebook Joshua Javier Guitang yang menyindir, "Itu presiden saya. Dia tidak peduli pada penderitaan rakyat miskin selama bisa berpesta semalaman."

Kemarahan ini bukan sekadar ledakan emosi sesaat. Ia berakar pada skandal korupsi proyek pengendalian banjir yang tengah diselidiki, di mana miliaran peso diduga menguap. Menteri Keuangan Ralph Recto, dalam sidang anggaran Senat pada 2 September, mengungkapkan fakta mengejutkan: hingga 70 persen dana proyek pengendalian banjir raib akibat korupsi, mencapai US$2 miliar dan menggerus pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir. Ironisnya, Marcos sendiri yang memicu penyelidikan pada 2024, yang kini telah menjerat sejumlah pejabat dan anggota legislatif.

Skandal ini memperjelas kaitan antara korupsi dan bencana yang semakin parah. Uang yang seharusnya membangun infrastruktur pelindung justru hilang dalam bentuk suap dan proyek fiktif. Sebagai contoh, proyek perlindungan sungai senilai 77 juta peso di Bulacan dinyatakan selesai padahal tidak pernah ada. Kementerian Kehakiman melaporkan telah memulihkan lebih dari 841 juta peso tunai terkait proyek bermasalah. "Banjir yang tak terkendali ini disebabkan oleh pejabat yang korup dan tidak cakap. Penderitaan yang kami rasakan sekarang adalah ulah orang yang kami pilih sendiri," tegas pengacara dan analis politik Michael Henry Yusingco dari Ateneo School of Government.

Pihak istana membela Marcos. Juru bicara Claire Castro menegaskan pesta digelar sebelum hujan deras, dan presiden terus memantau situasi. Namun, pembelaan itu tak meredam amarah. Gubernur Pampanga, Lilia Pineda, yang kedapatan mengenakan jaket mewah saat meninjau banjir, justru memicu gelombang kritik baru setelah permintaan maafnya dianggap tidak sensitif. "Saya menghormati komentar mereka. Ini wake-up call bagi saya. Tapi saya tidak hidup bermewah-mewahan... Maaf jika saya kebetulan memakai pakaian itu hari itu," ujarnya, yang bukannya meredakan, malah menambah bahan olok-olok.

Bagi Yusingco, kemarahan publik adalah hal yang wajar, tetapi ia mengingatkan agar tidak berhenti di komentar daring. Tantangan sesungguhnya adalah mengubahnya menjadi tuntutan akuntabilitas yang berkelanjutan, terutama di daerah yang dikuasai dinasti politik seperti keluarga Marcos dan Pineda. "Kemarahan ini harus mendorong kita untuk menyiapkan kandidat alternatif. Bisa jadi tetangga kita, atau anggota dewan yang bekerja diam-diam," katanya. Ia menekankan pentingnya pemilu 2028 sebagai momentum untuk menantang kekuasaan keluarga politik yang sudah mengakar.

Jean Encinas-Franco, ilmuwan politik dari Universitas Filipina-Diliman, menambahkan bahwa memilih pemimpin yang lebih bertanggung jawab hanyalah sebagian jawaban. Masyarakat sipil juga harus menekan Kongres untuk mengawasi anggaran dan mendorong adanya rencana induk pengendalian banjir yang terkoordinasi. "Kita harus mengadvokasi pembentukan master plan agar ini tidak pernah terjadi lagi," ujarnya.

Banjir tahun ini bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari kegagalan sistemik. Ketika pejabat lebih sibuk berdandan daripada membangun infrastruktur, dan ketika anggaran publik raib ditelan korupsi, rakyat yang paling menderita. Pertanyaannya kini: apakah kemarahan publik Filipina akan cukup kuat untuk menggulingkan status quo pada 2028, atau akankah dinasti politik kembali bertahan dengan wajah baru?