Kobe Jadi Kota Pertama di Jepang yang Serahkan Penuh Klub Sekolah ke Komunitas

Kobe, kota pelabuhan di barat Jepang, resmi memindahkan seluruh kegiatan klub SMP negeri ke tangan komunitas pada 1 September lalu. Langkah ini menjadikan Kobe sebagai kota besar pertama di Jepang yang sepenuhnya menyerahkan kegiatan ekstrakurikuler, termasuk yang berlangsung pada hari sekolah, ke pengelolaan masyarakat.

Program yang diberi nama "Kobe Katsu" ini menghimpun 1.051 kelompok, terdiri dari 670 klub olahraga dan 381 klub budaya serta seni. Jumlah tersebut nyaris setara dengan total klub sekolah sebelumnya, menurut Dinas Pendidikan Kota Kobe. Setiap siswa dikenai iuran bulanan rata-rata ¥3.200 (sekitar Rp350 ribu), dengan subsidi pemerintah kota sebesar ¥1.500 per bulan, atau ¥3.000 bagi siswa dari keluarga penerima bantuan biaya pendidikan.

Di SMP Kobeikuta, Kecamatan Chuo, terdapat 21 klub komunitas. Salah satunya, klub tenis meja Tamagocoro, diikuti 15 siswa dari tiga sekolah berbeda. Klub ini dibina oleh atlet aktif dan pelatih berprestasi tingkat nasional. Ketua klub, Okimasa Tamano (50), menilai lingkungan latihan dua jam yang disediakan klubnya lebih panjang dibanding kegiatan sekolah, sehingga siswa bisa lebih fokus mengembangkan bakat.

Seiei Tsuji, siswa kelas dua SMP Eboshi yang rela naik kereta demi bergabung, mengaku memilih klub karena kualitas pelatihnya. "Bahkan saat sesi percobaan, mereka menunjukkan kebiasaan yang tidak saya sadari dan membantu memperbaikinya. Saya ingin menjadi pemain yang lebih baik," ujarnya kepada Mainichi Shimbun.

Perombakan juga menyentuh turnamen rookie SMP. Pada 27 Agustus, dinas pendidikan kota menggelar sosialisasi bagi sekitar 150 pejabat organisasi olahraga setempat. Nama turnamen diubah dari "turnamen SMP kota Kobe" menjadi "turnamen siswa SMP kota Kobe". Panitia penyelenggara pun diperluas: selain dinas pendidikan dan federasi atletik SMP Kobe, kini melibatkan biro kebudayaan dan olahraga kota, dengan asosiasi olahraga Kobe sebagai sekretariat.

Pengelolaan turnamen bergeser dari federasi atletik ke komite eksekutif yang beranggotakan asosiasi olahraga dan klub Kobe Katsu. Seorang pejabat asosiasi olahraga menyebut turnamen ini penuh hal baru karena melibatkan relawan dari klub swasta, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, guru sekolah memegang peran utama dalam operasional turnamen.

"Mungkin ada tantangan, tetapi anak-anak yang berpartisipasi dalam Kobe Katsu adalah inti dari turnamen ini. Saya berharap turnamen ini akan membuat orang berkata bahwa transisi ke Kobe Katsu adalah keputusan yang baik." — Atsushi Tamura, Wakil Ketua Federasi Atletik SMP.

Turnamen ini terbuka bagi siswa kelas satu dan dua SMP di Kobe, termasuk mereka yang tergabung dalam klub Kobe Katsu yang diakui Federasi Atletik SMP Prefektur Hyogo, serta siswa SMP swasta anggota federasi. Sebanyak 15 cabang olahraga dipertandingkan, mulai dari atletik hingga sepak bola, di berbagai venue kota sejak 19 September hingga 22 November.

Bagi Indonesia, model Kobe Katsu menawarkan pelajaran berharga di tengah wacana revitalisasi ekstrakurikuler dan pendidikan karakter. Di dalam negeri, kegiatan ekstrakurikuler masih sangat bergantung pada guru dan sekolah, dengan keterbatasan fasilitas serta pelatih profesional. Kolaborasi dengan komunitas atau klub eksternal berpotensi memperkaya pengalaman belajar siswa tanpa membebani anggaran sekolah secara signifikan, meski perlu kajian mendalam mengenai kesiapan sumber daya manusia dan regulasi.

Ke depan, keberhasilan Kobe Katsu akan menjadi uji nyata bagi desentralisasi pendidikan non-akademik di Jepang. Apakah model ini akan diadopsi kota-kota lain, atau justru menuai kritik karena dianggap mengurangi peran sekolah dalam pembentukan karakter? Yang jelas, Kobe telah membuka babak baru dalam pengelolaan kegiatan siswa, dan dunia akan menyaksikan bagaimana transisi ini berjalan.