Insentif Anak Ketiga Singapura: Solusi atau Sekadar Perekat?

Di tengah hiruk-pikuk National Day Rally (NDR) 2025, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan serangkaian insentif baru untuk keluarga besar. Langkah ini bukan sekadar menambah angka kelahiran, melainkan sebuah pengakuan bahwa tantangan fertilitas Singapura bukanlah satu masalah tunggal, melainkan serangkaian ambang batas yang berbeda. Bagi pasangan yang sudah memiliki dua anak, pertanyaan krusialnya bukan lagi 'apakah ingin punya anak lagi', melainkan 'mampukah kami membentang diri untuk satu anggota keluarga baru?'.

Data survei Marriage and Parenthood 2021 menunjukkan adanya kesenjangan menarik: 35 persen responden menikah menganggap tiga anak atau lebih adalah ukuran keluarga ideal, namun hanya 25 persen yang berniat mewujudkannya. Angka ini mengindikasikan adanya keinginan yang belum terpenuhi, dan paket kebijakan baru ini secara spesifik dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Fokusnya jelas: mereka yang sudah memilih menjadi orang tua, bukan hanya mereka yang baru mempertimbangkan memiliki anak pertama.

Insentif yang ditawarkan mencakup Baby Gift senilai S$10.000 (sekitar Rp120 juta) yang diberikan saat kelahiran, serta Child Credits tahunan sebesar S$2.000 (sekitar Rp24 juta) untuk anak usia 1 hingga 16 tahun. Berbeda dengan skema sebelumnya yang kerap terikat pada penggunaan tertentu, insentif ini diberikan dalam bentuk tunai, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi orang tua. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan dukungan tambahan untuk biaya transportasi keluarga besar dan sedang mengkaji bantuan perumahan lebih lanjut.

Namun, di balik angka-angka tersebut, ada satu sumber daya yang tak bisa dibeli: waktu. Malminderjit Singh, ayah tiga anak yang juga pendiri Terra Corporate Affairs, menggarisbawahi bahwa biaya finansial memang nyata, tetapi yang paling sulit diregangkan adalah waktu. Ia menceritakan pengalamannya memiliki anak kembar yang membuat keluarganya langsung berubah menjadi 'keluarga besar' dalam dua tahun. Baginya, kebijakan cuti pengasuhan anak yang baru, yang memperhitungkan jumlah anak di bawah 12 tahun, adalah langkah paling berarti. Cuti ini memungkinkan orang tua menghadiri konferensi orang tua-guru, mendampingi anak saat belajar di rumah, atau sekadar meluangkan waktu berkualitas.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan etis: apakah adil menggunakan cuti tambahan untuk liburan, sementara rekan kerja harus menutup tugas? Dan apakah waktu ekstra itu benar-benar akan digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan? Singh dengan jenaka berujar, "Apakah revisi PSLE (ujian nasional Singapura) akan menjadi cara saya dan istri menghabiskan cuti tambahan? Tanyakan lagi dua tahun lagi." Ini menyentuh realitas bahwa waktu ekstra bisa habis untuk hal-hal yang justru menambah stres, bukan menguranginya.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menawarkan pelajaran berharga. Program Keluarga Berencana (KB) kita telah berhasil menekan angka kelahiran, namun kini dihadapkan pada tantangan bonus demografi yang akan berakhir. Pemerintah Indonesia tengah berupaya mendorong keluarga agar berani memiliki anak, namun insentif yang diberikan masih terbatas dan belum menyentuh aspek waktu. Konsep cuti ayah yang masih minim, serta kurangnya dukungan pengasuhan anak yang terjangkau, menjadi hambatan nyata. Jika Singapura saja yang memiliki sumber daya melimpah masih kesulitan, Indonesia perlu merancang kebijakan yang lebih holistik, tidak hanya soal uang, tetapi juga infrastruktur waktu dan ruang bagi keluarga.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah insentif ini cukup untuk mengubah keputusan reproduksi. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan pro-natalis seringkali hanya memberikan dampak jangka pendek. Yang lebih menentukan adalah perubahan norma sosial dan dukungan struktural yang berkelanjutan. Apakah Singapura akan menjadi studi kasus sukses, atau justru peringatan bahwa uang tak bisa membeli waktu? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan kependudukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.