Gelombang Permusuhan Baru Terhadap Pengungsi Rohingya di Malaysia: Dari Sekolah Hingga Kampung Terusik

Lima tahun setelah mantan Perdana Menteri Najib Razak menyerukan perlindungan bagi etnis Rohingya, kini gelombang permusuhan yang lebih sengit melanda Malaysia. Sekolah-sekolah informal bagi anak-anak pengungsi digerebek, pemukiman mereka digusur, dan retorika kebencian menguat di media sosial. Komunitas yang telah lama terpinggirkan ini kembali hidup dalam ketakutan, bahkan untuk sekadar bersekolah atau beraktivitas di luar rumah.

Irhan, pendiri sekolah untuk anak-anak Rohingya di Malaysia utara, menuturkan bahwa pergi ke sekolah kini menjadi aktivitas berisiko. Sekolahnya baru saja digerebek delapan polisi berseragam yang memotret para siswa dan menyuruh sebagian pulang. Sekolah lain di Selangor bahkan melarang murid memakai seragam dan harus langsung pulang setelah kelas usai. "Kami berusaha tidak mencolok agar siswa kami tidak diserang," ujar Farooq, seorang guru Rohingya.

Penggerebekan dan penggusuran terjadi sporadis, sering kali dipicu oleh sentimen publik. Di Penang, sekitar 120 pengungsi—mayoritas anak-anak—terusir dari kampung nelayan dan sempat ditahan di dekat kantor UNHCR. Mereka yang selama ini menganggap Malaysia sebagai tempat aman kini merasa dikhianati. "Dulu orang Malaysia ramah, tapi sekarang semuanya berubah," keluh Irhan.

Malaysia menjadi negara tujuan utama kedua bagi lebih dari 126.000 pengungsi Rohingya setelah Bangladesh. Namun, tanpa pengakuan resmi sebagai pencari suaka, mereka tidak punya hak atas perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Anak-anak Rohingya dilarang masuk sekolah negeri, sehingga mereka bergantung pada pusat belajar komunitas yang tidak berizin dan kini menjadi sasaran empuk penindakan.

Permusuhan terhadap Rohingya sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pandemi, mereka dituduh menyebarkan virus dan merebut pekerjaan lokal. Namun, tahun ini intensitasnya meningkat drastis, dipicu oleh unggahan viral yang menuduh mereka tidak membuang bangkai hewan kurban dengan benar. Tuduhan itu berkembang menjadi klaim bahwa Rohingya ingin mengambil alih Malaysia. Seorang aktivis, Karim, yang sudah 21 tahun tinggal di Penang, mengaku sering ditanya, "Kenapa kamu mengotori kota kami? Pulang sana!"

Di tengah meningkatnya permusuhan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pidato kampanyenya Juli lalu mengumumkan bahwa Myanmar setuju menerima kembali 5.000 pengungsi Rohingya. Ia juga memperingatkan komunitas tersebut agar tidak mengganggu kehidupan warga Malaysia. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal bahwa retorika anti-Rohingya telah menjadi arus utama. Bahkan putri Wakil Perdana Menteri, Nurulhidayah Zahid, menyebut mereka "monyet di hutan" di media sosial, sementara mantan wakil kepala polisi Ayob Khan Mydin Pitchay mengibaratkan kedatangan mereka sebagai "kanker".

Bagi Indonesia, situasi ini relevan karena negara kita juga kerap menjadi tempat persinggahan pengungsi Rohingya. Meski Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, gelombang kedatangan mereka kerap memicu penolakan dari warga lokal, seperti di Aceh. Perlakuan Malaysia terhadap Rohingya bisa menjadi cermin bagi Indonesia dalam mengelola isu pengungsi, terutama di tengah tekanan ekonomi dan politik yang rentan memicu sentimen serupa.

Para pengungsi sendiri berada dalam dilema. Mereka ingin kembali ke Myanmar, tetapi negara itu tengah dilanda perang saudara. Wilayah Rakhine, asal mereka, hancur akibat konflik antara junta militer dan Tentara Arakan. Laporan PBB pekan ini menyebut penderitaan etnis minoritas di Myanmar mencapai titik terendah baru. "Mereka menderita kesengsaraan dan kekejaman di berbagai tingkat yang memilukan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk.

Menjelang pemilu Malaysia yang harus digelar sebelum Februari 2028, banyak pihak memperkirakan permusuhan terhadap Rohingya akan semakin menjadi alat politik. Yap Lay Sheng dari Fortify Rights menilai pemerintah Malaysia menggunakan pengungsi sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik. "Perlakuan terhadap Rohingya memperlihatkan kepalsuan citra Malaysia sebagai negara Muslim yang manusiawi," tegasnya.

Di tengah ketidakpastian itu, Irhan hanya berharap anak-anak didiknya tetap bisa belajar. "Saya tidak tahu harus minta bantuan ke siapa untuk mendaftarkan sekolah ini. Saya berharap warga Malaysia memahami bahwa anak-anak ini hanya ingin kesempatan belajar," ujarnya. Pertanyaannya, akankah Malaysia—dan negara-negara tetangga termasuk Indonesia—mampu menyeimbangkan solidaritas kemanusiaan dengan kepentingan domestik yang semakin kompleks?