Karhutla Kalimantan: Bukan Sekadar El Nino, Melainkan Tanah yang Kian Kehilangan Daya Serap Air

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali melonjak pada Agustus 2026, dengan asap tebal yang telah menyelimuti permukiman warga hingga menembus negara tetangga. Meski musim kemarau dan El Nino sering disalahkan, analisis terbaru justru mengarah pada akar persoalan yang lebih dalam: kondisi tanah yang telah kehilangan kemampuannya menyimpan air.

Data dari NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas api di lima provinsi Kalimantan. Pada 18 Agustus 2026, instrumen MODIS mendeteksi 5.206 piksel anomali panas, sementara VIIRS yang lebih presisi mencatat akumulasi tertinggi di Kalimantan Barat dengan 82.728 piksel selama periode 1-18 Agustus. Kalimantan Tengah menyusul dengan 34.105 piksel, diikuti Kalimantan Timur (20.686), Kalimantan Selatan (16.602), dan Kalimantan Utara (5.157). Secara total, deteksi ini merepresentasikan area sekitar 2,24 juta hektare, meski angka tersebut bukanlah luas lahan yang benar-benar terbakar.

Fenomena ini bukanlah kejadian baru. Indonesia telah berulang kali membayar mahal atas karhutla, dengan kerugian ekonomi yang mencapai US$16,1 miliar pada 2015 dan US$5,2 miliar pada 2019, menurut perhitungan Bank Dunia. Pola yang sama terulang setiap kali kekeringan bertemu dengan lanskap yang rapuh, menunjukkan bahwa karhutla tidak bisa lagi dianggap sekadar bencana alam musiman.

Penelitian yang diterbitkan di npj Natural Hazards pada 2026 memperkuat kekhawatiran ini: El Nino meningkatkan risiko kebakaran besar di Kalimantan hingga 2,7 kali lipat dibandingkan kejadian 1997 dan 2015. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, kebakaran besar tetap dapat terjadi pada semua fase ENSO, termasuk La Nina. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor pemicu utama bukanlah cuaca, melainkan kondisi lanskap yang telah terdegradasi.

Tanah gambut, yang menutupi sekitar 4,5 juta hektare di Kalimantan, seharusnya menjadi penyerap air alami yang tahan api. Namun, pembukaan lahan untuk perkebunan telah mengubah fungsi tersebut. Kanal-kanal drainase yang dibangun untuk mengeringkan lahan justru menurunkan muka air tanah, mempercepat pengeringan dan oksidasi bahan organik. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kanal drainase meningkatkan kemungkinan kebakaran hingga 4,5 kali lipat, terutama pada tahun-tahun El Nino.

Dampaknya tidak berhenti di tanah gambut. Kebakaran berintensitas tinggi di tanah mineral juga merusak struktur tanah, mengurangi bahan organik, dan meningkatkan sifat hidrofobik yang membuat tanah menolak air. Akibatnya, terbentuk lingkaran setan: tanah yang kering memudahkan api menyala, sementara api membuat tanah semakin rentan terhadap kekeringan di masa depan.

Para peneliti menegaskan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah—mulai dari water bombing hingga modifikasi cuaca—hanyalah solusi jangka pendek. Penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang lalai menjadi krusial, tetapi yang lebih penting adalah strategi pencegahan yang berfokus pada restorasi lahan gambut. Menyekat kanal, mempertahankan tinggi muka air, dan memulihkan vegetasi di atasnya adalah langkah-langkah yang direkomendasikan. Kajian di Nature Communications memperkirakan bahwa restorasi 2,49 juta hektare gambut terdegradasi dapat menghasilkan penghematan kerugian hingga US$8,4 miliar.

Pemerintah pusat dan daerah juga didorong untuk mengintegrasikan pemantauan kelembapan tanah dan muka air gambut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan begitu, tindakan pencegahan dapat dilakukan jauh sebelum titik panas muncul. Pertanyaannya, akankah Indonesia belajar dari pengalaman puluhan tahun dan beralih dari pendekatan reaktif ke preventif? Atau kita akan terus menyaksikan drama karhutla yang berulang setiap musim kemarau?