Kebakaran Hutan Kalimantan Meluas, Pakar Peringatkan Puncak Krisis Belum Berlalu

Kabut asap tebal kembali menyelimuti sebagian wilayah Kalimantan, Indonesia, memicu kekhawatiran akan krisis lingkungan yang lebih parah. Para pejabat dan pakar memperingatkan bahwa puncak musim kebakaran belum tiba, dan kondisi diperkirakan akan memburuk dalam beberapa bulan mendatang.

Data pemerintah menunjukkan bahwa pada Juli saja, sekitar 95.000 hektare lahan hangus terbakar, didorong oleh kekeringan yang dipicu fenomena El Nino yang kuat. Total area yang terbakar sejak awal tahun telah menembus angka 200.000 hektare, atau setara tiga kali luas Jakarta. Angka ini sudah melampaui kebakaran pada musim El Nino 2019 dan 2023, meski belum mencapai tingkat kerusakan parah seperti 2015 yang menghanguskan jutaan hektare dan memicu krisis kabut asap regional.

Yudho Shekti Mustiko, pejabat kementerian kehutanan, mengungkapkan bahwa seluruh 767 stafnya di Kalimantan telah dikerahkan untuk memadamkan api. "Tidak ada lagi petugas yang siaga di kantor," ujarnya. Ia menambahkan bahwa stamina tim harus dijaga karena September dan Oktober diprediksi sangat kering. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kesiapan melakukan modifikasi cuaca dengan menyemai garam ke awan untuk memicu hujan, meski operasi ini sangat bergantung pada keberadaan awan yang cocok.

Dampak kebakaran sudah terasa hingga ke Malaysia. Enam wilayah di Sarawak mencatat kualitas udara tidak sehat, dan warga diimbau tidak keluar rumah. Di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, warga diminta memakai masker dan tinggal di dalam rumah. Para relawan pemadam kebakaran, seperti Deni, berjuang melawan api dengan peralatan seadanya, bahkan memukul api dengan dahan. "Napas saya tidak mampu mengikuti, saya harus istirahat lima menit sebelum melanjutkan pemadaman," tuturnya.

Para ahli menyoroti faktor manusia sebagai penyebab utama meluasnya kebakaran. David Gaveau, pendiri Nusantara Atlas, menegaskan bahwa skala kebakaran saat ini adalah warisan dari empat dekade deforestasi yang mengubah lanskap menjadi "kotak korek api" yang mudah terbakar. "Hanya hujan yang bisa menghentikan api, tapi itu tidak mungkin terjadi sebelum November," katanya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tanpa intervensi signifikan, krisis akan berlanjut.

Bagi Indonesia, kebakaran hutan bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman ekonomi dan kesehatan publik. Kabut asap lintas batas dapat memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga, seperti yang terjadi pada krisis 2015. Selain itu, kerugian ekonomi dari sektor perkebunan dan pariwisata, serta biaya kesehatan masyarakat, diperkirakan akan membebani anggaran negara. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan jangka panjang, termasuk restorasi gambut dan penegakan hukum terhadap pembakar lahan.

Ke depan, pertanyaan krusial adalah apakah pemerintah mampu mengendalikan api sebelum puncak musim kemarau tiba. Dengan keterbatasan teknologi modifikasi cuaca dan ancaman deforestasi yang terus berlanjut, apakah Indonesia akan menghadapi bencana kabut asap yang lebih parah dari 2015? Jawabannya akan menentukan masa depan lingkungan dan kesehatan jutaan orang di kawasan ini.