Wapres Gibran Jamin Beasiswa bagi Mahasiswa Korban Gempa NTT: Data Orang Tua Jadi Kunci

Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan pemerintah akan menjaring mahasiswa asal wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menempuh pendidikan di luar daerah untuk mendapatkan beasiswa, menyusul kekhawatiran orang tua yang kehilangan mata pencaharian. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau posko pengungsian di Desa Waso, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat, setelah berdialog dengan seorang penyintas bernama Nining Astriani.

Dalam dialog yang berlangsung hangat di tengah reruntuhan bangunan, Nining mewakili warga mengangkat sejumlah persoalan krusial: kelancaran distribusi bantuan, ancaman gagal bayar pinjaman bank karena pendapatan yang terhenti, serta nasib anak-anak yang sedang berkuliah di luar Manggarai Timur. Ia menggarisbawahi bahwa banyak orang tua kini tidak mampu mengirim uang bulanan, sementara anak-anak mereka menghadapi tekanan ganda—ekonomi dan psikologis—setelah mengetahui keluarga di kampung tertimpa musibah.

Menanggapi hal itu, Gibran menegaskan perlunya identifikasi cepat terhadap orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar pulau. "Tapi harus teridentifikasi orang tua-orang tua mana yang menyekolahkan anaknya di luar pulau, terutama yang mahasiswa," ujarnya. "Kalau tidak, nanti kita carikan beasiswa, tapi saya harus terima datanya dulu." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bantuan akan disalurkan setelah ada pendataan resmi dari pemerintah daerah, sebuah langkah yang dinilai penting untuk memastikan sasaran tepat.

Kekhawatiran yang disampaikan Nining bukan tanpa alasan. Bencana gempa yang melanda wilayah tersebut tidak hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi lokal—pertanian, perdagangan kecil, dan jasa—yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar warga. Bagi keluarga dengan anak kuliah di kota besar seperti Kupang, Makassar, atau bahkan Jawa, biaya hidup dan uang kuliah menjadi beban yang semakin berat di tengah ketidakpastian pendapatan. Nining berharap negara hadir memberikan solusi agar anak-anak tidak putus sekolah. "Bagaimana agar mereka dapat tetap belajar dengan fokus dan bisa menyelesaikan pendidikannya," katanya.

Langkah Wapres ini sejalan dengan upaya pemerintah yang sebelumnya telah menginstruksikan perpanjangan masa tenggang kredit bagi penyintas gempa NTT. Namun, khusus untuk sektor pendidikan, skema beasiswa menjadi instrumen kunci untuk mencegah putus kuliah yang berpotensi memperpanjang dampak sosial bencana. Pengamat kebijakan pendidikan menilai pendataan yang akurat menjadi tantangan utama; tanpa data yang valid, bantuan berisiko tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah rawan bencana, respons cepat pemerintah terhadap pendidikan korban bencana menjadi barometer keberpihakan negara. Tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga keberlanjutan masa depan generasi muda. Jika pendataan berjalan mulus dan beasiswa terealisasi, ini bisa menjadi preseden bagi penanganan bencana di masa depan. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat data tersebut dapat dihimpun dan apakah skema beasiswa ini akan mencakup biaya hidup atau hanya uang kuliah. Publik menunggu realisasi di lapangan.