Wapres Gibran Perintahkan Bantuan Menyasar Pengungsi Mandiri di NTT

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menginstruksikan agar bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya berhenti di posko pengungsian resmi, tetapi juga menjangkau para pengungsi mandiri yang memilih bertahan di luar pusat evakuasi. Instruksi ini disampaikan saat meninjau Posko Golo Cenggo di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Jumat, sebagai respons atas kekhawatiran bahwa sebagian warga justru terlewat dari pendataan bantuan.

Dalam dialog dengan warga, Wapres menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendaftaran khusus bagi mereka yang tidak tergabung dalam pengungsian terpusat. "Saya perintahkan untuk segera didistribusikan, terutama yang pengungsi mandiri," ujarnya. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak warga yang memilih mengungsi ke rumah kerabat atau tempat yang dianggap lebih aman, namun berisiko tidak menerima pasokan makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang memadai.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total bantuan logistik yang masuk mencapai 34,38 ton, sebagian besar dikirim melalui TNI Angkatan Udara serta sumbangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Angka ini menggambarkan skala respons nasional terhadap gempa magnitudo 7,7 yang menggunakan sejumlah wilayah di NTT. Namun, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan bantuan, melainkan distribusi yang merata hingga ke pelosok.

Wapres juga menggarisbawahi pentingnya pendataan kerusakan rumah sebagai dasar pemberian bantuan perbaikan. Dalam pertemuan itu, ia secara langsung menanyakan kepada para pengungsi apakah mereka sudah terdaftar untuk mendapatkan kompensasi perbaikan rumah. Hal ini menjadi krusial karena banyak rumah di Manggarai dan Manggarai Timur dilaporkan hancur atau rusak berat, dan tanpa data yang akurat, proses rekonstruksi bisa berlarut-larut.

Selain memastikan distribusi bantuan, Wapres juga meninjau tenda perawatan pengungsi dan Puskesmas Reo yang rusak akibat gempa. Kunjungan ini menyoroti dua prioritas: pemulihan layanan kesehatan dan kenyamanan pengungsi. "Sakitnya apa? Bapak dan ibu sudah dapat makan kan?" tanyanya kepada pasien yang telah berada di pengungsian sejak gempa terjadi. Perhatian pada detail operasional seperti ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menangani bencana secara menyeluruh, bukan sekadar seremonial.

Bagi masyarakat Indonesia, respons cepat ini menjadi cermin kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana alam yang kerap melanda kepulauan. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah keberlanjutan program setelah sorotan media meredup. Akankah pendataan pengungsi mandiri berjalan transparan dan akurat? Bagaimana memastikan bantuan perbaikan rumah tidak macet di birokrasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah NTT benar-benar bangkit dari puing-puing gempa atau justru terperosok dalam pemulihan yang timpang.