Gibran di Tengah Puing Gempa Manggarai: Shalat Jumat Bersama Warga dan Janji Pemulihan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan momen ibadah Jumat untuk merapat ke warga yang rumahnya luluh lantak akibat gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di Masjid Nurul Huda, Desa Reo, ia tidak sekadar menjalankan salat berjamaah, tetapi juga menyampaikan doa agar proses pemulihan pasca-bencana berjalan tanpa hambatan.

Kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu bukan seremoni belaka. Sebelum salat, Gibran sempat menyusuri Desa Waso di Manggarai Timur, menyaksikan langsung sisa-sisa bangunan yang roboh, lalu singgah di Posko Pengungsi Golo Cenggo dan Puskesmas Reo. Rangkaian kunjungan ini mengirim pesan tegas: negara hadir di tengah duka, dan kebutuhan dasar korban menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Dalam khutbah yang diangkat, "Menjadi Insan yang Bertaqwa di Tengah Ujian Penguasa Alam", tersirat pengakuan bahwa bencana adalah ujian kolektif. Namun di balik itu, kunjungan Gibran juga menjadi ujian bagi birokrasi penanganan bencana yang kerap tersendat di daerah terpencil. Kehadiran wapres diharapkan memecah kebuntuan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendata kerusakan serta menyalurkan bantuan.

Bagi warga Manggarai, kunjungan ini memberi sedikit ruang bernapas di tengah ketidakpastian. Mereka yang kehilangan tempat tinggal kini menanti realisasi janji perbaikan rumah yang sempat disampaikan Gibran saat meninjau lokasi beberapa waktu lalu. Pertanyaannya, seberapa cepat birokrasi bergerak setelah kamera dan pejabat pergi?

Pengamat kebijakan publik menilai langkah wapres yang turun langsung ke lapangan merupakan strategi untuk memastikan program pemulihan tidak mandek di tingkat administrasi. Dengan mendatangi puskesmas, ia sekaligus menguji kesiapan layanan kesehatan darurat yang sering menjadi titik lemah saat bencana melanda wilayah kepulauan.

Setelah salat, Gibran menyempatkan diri berdialog dengan warga di sekitar masjid, meninjau rumah-rumah yang retak dan ambruk. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi warga hingga mereka bisa kembali beraktivitas normal. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, janji semacam ini berisiko menguap seperti kabut di lereng Manggarai.

Momentum kunjungan ini seharusnya menjadi pemicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana nasional, khususnya di NTT yang berada di zona seismik aktif. Apakah kehadiran pejabat tinggi cukup untuk menjamin keberlanjutan pemulihan, atau justru hanya menjadi liputan sesaat yang meredup seiring berjalannya waktu?