Amran: Jabatan Menteri Itu Kontrak, Bukan Kekuasaan Seumur Hidup
Baca dalam 60 detik
- Menteri Pertanian menegaskan jabatan publik adalah amanah sementara yang bisa berakhir kapan saja, mengingatkan pejabat agar tidak bertindak sewenang-wenang.
- Pernyataan ini disampaikan di hadapan 1.018 wisudawan Universitas Tadulako, sekaligus menjadi pengingat etika birokrasi di tengah dinamika politik nasional.
- Para lulusan diminta beralih dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, sejalan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan kritik tajam terhadap perilaku pejabat publik: jabatan, termasuk kursi menteri, hanyalah titipan yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan ribuan wisudawan Universitas Tadulako (Untad) di Palu, Kamis (20/2), dalam rangka Dies Natalis ke-45 dan wisuda periode ke-138.
Amran secara gamblang menyebut status menteri sebagai "pegawai kontrak" dengan masa kerja maksimal lima tahun, itupun jika tidak terkena perombakan kabinet. Pesan ini bukan sekadar guyonan, melainkan pengingat bahwa kekuasaan politik bersifat sementara dan setiap pejabat akan dimintai pertanggungjawaban, baik oleh rakyat maupun secara moral.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jabatan kepala daerah pun memiliki batas waktu. Sikap arogan yang menganggap kekuasaan melekat permanen, menurutnya, adalah kekeliruan besar. "Siapa kamu? Hamba Allah, pelayan rakyat. Kita ini pelayan rakyat," tegasnya di hadapan 1.018 lulusan dari jenjang doktor hingga sarjana terapan.
Pernyataan Amran muncul di tengah sorotan publik terhadap etika penyelenggara negara. Belakangan, sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah maupun pusat kerap menghiasi pemberitaan. Pesan ini menjadi relevan, mengingat publik kerap mempertanyakan komitmen pejabat dalam melayani kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi atau kelompok.
Di luar pesan tentang birokrasi, Amran juga menyentuh persoalan ekonomi. Ia mendorong para lulusan untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, melainkan berani menjadi penggerak ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal. "Lulusan perguruan tinggi perlu berani mengembangkan kemampuan menjadi kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
Seruan ini sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka masih didominasi lulusan pendidikan tinggi. Dengan mendorong kewirausahaan, pemerintah berharap dapat menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
"Ini ditanya di akhirat nanti. Kamu apakan itu jabatan itu?" — Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Pernyataan Amran juga menjadi pengingat bagi para pejabat di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah yang sedang giat membangun infrastruktur. Etika pelayanan publik menjadi fondasi agar pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Pertanyaannya, akankah pesan ini diindahkan oleh mereka yang tengah berkuasa, atau justru tenggelam dalam hiruk-pikuk politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak?
