BNPT: Pemberdayaan Ekonomi Kunci Keberlanjutan Deradikalisasi Eks Napiter

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi bukan sekadar program tambahan, melainkan fondasi utama untuk memastikan deradikalisasi berjalan berkelanjutan. Kepala BNPT, Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa tanpa kemandirian finansial, mantan narapidana terorisme (napiter) akan kesulitan kembali berfungsi secara produktif di tengah masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan menyusul suksesnya panen bersama di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri (SHS) di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Jumat (31/7). Panen tersebut merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, serta BUMN produsen benih tersebut. Program ini tidak hanya berfokus pada budidaya padi, tetapi juga merambah ke peternakan domba dan budidaya lele, menciptakan ekosistem usaha yang beragam bagi para mitra deradikalisasi.

Eddy Hartono menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari program reintegrasi sosial yang selama ini berjalan. "Kami kembangkan aspek kewirausahaan bagi saudara-saudara kita, mantan eks napiter," ujarnya di Jakarta, Kamis. Pendampingan tidak berhenti pada pemberian lahan dan bibit, melainkan berkelanjutan sejak masa pidana hingga mereka benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Astacita poin kedua, yang menekankan pentingnya swasembada pangan dan kemandirian bangsa.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menambahkan bahwa kawasan Sukamandi dengan luas mencapai 3.200 hektare memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pelatihan kerja terpadu. "Ini menjadi bagian dari Balai Latihan Kerja yang kami kembangkan bersama PT Sang Hyang Seri dan BNPT untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden," kata Agus. Sementara itu, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, menyatakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan pertanian terpadu (circular farming) yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga mendidik warga binaan.

Salah satu mitra deradikalisasi, Didin Kamaludin, merasakan langsung manfaat program ini. Selama empat tahun, ia mengaku penghasilannya terbantu dari budidaya padi, penggemukan domba, dan lele. "Alhamdulillah, dari segi ekonomi terbantu," tuturnya. Kisah Didin menjadi bukti bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup; dibutuhkan solusi ekonomi yang nyata agar mantan napiter tidak kembali ke jaringan lama.

"Keberhasilan deradikalisasi tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan perubahan nyata melalui pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial."

Keberhasilan panen bersama ini menjadi preseden penting bagi kebijakan deradikalisasi di Indonesia. Model kolaborasi antara aparat keamanan, kementerian, dan BUMN ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik dapat berjalan efektif. Ke depan, pertanyaannya adalah apakah model ini dapat direplikasi di daerah lain dengan melibatkan lebih banyak sektor swasta. Jika ya, bukan tidak mungkin target reintegrasi sosial yang lebih luas dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara bersamaan.