Beijing Puji Sikap Anwar soal One China, Taipei Peringatkan Dampak Investasi

KUALA LUMPUR — Dukungan tegas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terhadap prinsip "Satu China" dan pembenaran penggunaan kekuatan demi persatuan negara menuai pujian dari Beijing, namun pada saat yang sama memicu peringatan keras dari Taipei mengenai dampaknya terhadap investasi Taiwan di Malaysia. Pernyataan yang disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pada pekan ini itu menegaskan posisi Malaysia yang kian dekat dengan China di tengah ketegangan geopolitik global.

Dalam wawancara yang ditayangkan Senin (17/8) tersebut, Anwar dengan lugas menyatakan, "Saya melihat Taiwan sebagai bagian dari China, titik." Ia juga membela hak China untuk menggunakan kekuatan jika reunifikasi damai gagal, dengan menganalogikan situasi tersebut pada potensi pemisahan diri sebuah provinsi di Malaysia. "Jika satu provinsi memutuskan untuk memisahkan diri, apakah kita gunakan kekuatan? Saya pikir saya akan melindungi kesucian dan persatuan bangsa," ujarnya, seperti dikutip dalam wawancara tersebut.

Pernyataan ini langsung mendapat respons positif dari Kementerian Luar Negeri China. Dalam unggahan di platform X, jubir kementerian tersebut menyatakan, "China memuji pernyataan PM Malaysia Anwar Ibrahim mengenai masalah Taiwan atas posisinya yang teguh pada prinsip Satu China." Lebih lanjut, jubir Lin Jian dalam konferensi pers rutin menegaskan bahwa penegakan prinsip Satu China mencerminkan sentimen populer dan "berdiri di sisi yang benar", seraya menambahkan bahwa reunifikasi China adalah tren sejarah yang tak terbendung.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Taiwan dengan cepat mengutuk pernyataan Anwar. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebut komentar tersebut "keliru" dan "secara absurd menyiratkan bahwa Taiwan adalah provinsi separatis China serta merasionalisasi sikap China untuk menyatukan Taiwan dengan kekuatan". Yang lebih penting, mereka memperingatkan bahwa dukungan Anwar terhadap China dapat berdampak negatif pada kepercayaan investor Taiwan yang menanamkan modal di Malaysia, mengingat eratnya kaitan antara kedaulatan nasional dan keamanan ekonomi.

Konteks ini relevan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan hubungan dagang yang kuat dengan China dan Taiwan, sikap Malaysia yang pro-Beijing dapat mempengaruhi keseimbangan investasi di kawasan. Indonesia, yang selama ini menjaga hubungan baik dengan kedua pihak, perlu mencermati bagaimana dinamika ini berdampak pada arus investasi dan stabilitas regional. Para pengamat menilai bahwa langkah Anwar mencerminkan pragmatisme ekonomi, namun juga menempatkan Malaysia pada posisi yang rumit di tengah persaingan AS-China.

Menariknya, Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil, yang juga jubir pemerintah, mengatakan bahwa pernyataan Anwar tersebut tidak dibahas dalam rapat kabinet mingguan. Ini mengindikasikan bahwa sikap tersebut mungkin merupakan kebijakan pribadi PM yang tidak melalui konsensus kabinet, atau memang sengaja tidak diangkat untuk menghindari perdebatan internal.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah sikap pro-Beijing Anwar akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Malaysia secara keseluruhan, dan bagaimana negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia, akan merespons? Dengan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, posisi negara-negara Asia Tenggara akan semakin krusial dalam menjaga stabilitas kawasan. Apakah Indonesia akan mengambil sikap serupa atau justru berusaha menjaga keseimbangan? Hanya waktu yang akan menjawab.