Perundingan AS-Israel soal Gaza Alot: Optimisme Tipis, Komitmen Masih Kabur

Perundingan panjang yang berlangsung Senin lalu antara utusan khusus Amerika Serikat, Jared Kushner, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Yerusalem belum membuahkan kepastian. Meski ada nada optimisme dari para pejabat, tidak ada satu pun komitmen konkret yang diberikan Israel terhadap rencana perdamaian yang digagas Washington untuk Jalur Gaza.

Hamas, yang telah lebih dulu menyatakan persetujuannya atas proposal itu, masih menunggu langkah nyata dari Israel. Salah satu ganjalan terbesar adalah tuntutan Israel agar Hamas menyerahkan senjata sebelum rekonstruksi dimulai. Sementara itu, tidak ada sinyal publik bahwa Israel bersedia menarik pasukannya dari sekitar 60 persen wilayah Gaza yang kini mereka kuasai. Padahal, penarikan pasukan inilah yang menjadi syarat utama yang terus didesakkan Hamas dalam setiap pertemuan.

Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Netanyahu secara terbuka menolak peta jalan berisi 15 poin yang didukung AS. Sikapnya tegas: tidak akan ada penarikan tanpa pelucutan senjata. Sehari sebelumnya, Kushner sempat bertemu dengan pemimpin Hamas di Kairo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam. Hadir pula dalam pertemuan dengan Netanyahu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan direktur Board of Peace, Nickolay Mladenov, seperti diungkapkan sumber yang enggan disebut namanya.

Di balik meja perundingan, taruhannya sangat besar: nasib sekitar dua juta warga Palestina di Gaza, rencana pembangunan kembali, dan siapa yang akan memegang kendali atas wilayah tersebut di masa depan. Kantor Netanyahu menyebut pembicaraan berlangsung "mendalam dan konstruktif", dan kedua belah pihak sepakat membentuk dua kelompok kerja—satu fokus pada pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza, satu lagi menangani isu kesehatan masyarakat. Namun, pernyataan resmi itu tidak menyebut adanya komitmen penarikan pasukan.

Seorang pejabat Board of Peace menyatakan pertemuan itu "sangat produktif" dan menghasilkan kesepakatan tentang "jalan ke depan". Namun, ketika ditanya apakah Israel sudah berkomitmen pada rencana AS, juru bicara Mladenov hanya menjawab bahwa itu masih "pekerjaan yang sedang berjalan". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sebelumnya, dalam pertemuan Kushner dengan pemimpin Hamas di Kairo, tuntutan utama yang disampaikan adalah agar Israel menghentikan serangan dan menarik pasukan ke garis kuning—garis demarkasi yang tidak pernah didefinisikan secara jelas. Israel justru telah melampaui garis tersebut dan kini menguasai sebagian besar wilayah. Pada Mei lalu, Netanyahu bahkan menyatakan niatnya untuk memperluas kontrol hingga 70 persen, dengan alasan memperketat pengepungan terhadap Hamas dari segala arah.

Sikap Israel ini menuai kecaman dari sejumlah negara kawasan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bersama Yordania, Pakistan, Indonesia, dan mediator gencatan senjata, mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu yang menegaskan bahwa Israel "kini memikul tanggung jawab atas penghambatan upaya perdamaian di Gaza". Mereka mendesak Board of Peace dan AS untuk mengambil langkah nyata agar tidak ada pihak yang menghalangi implementasi rencana.

Bagi warga Gaza, harapan dan skeptisisme berjalan beriringan. Mohammad Abu al-Qombuz, seorang pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza City, meragukan semua pembicaraan yang terjadi. "Konferensi di sana-sini, semuanya bohong. Kami butuh solusi pasti yang menguntungkan semua pihak," ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan kelelahan warga yang telah lama menanti kepastian di tengah konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, peta jalan yang diusulkan AS mensyaratkan Hamas menyerahkan senjata kepada komite teknokrat Palestina yang akan mengawasi operasional harian di wilayah tersebut. Namun, komite itu belum pernah memasuki Gaza. Hamas sendiri mengaitkan penyerahan senjata beratnya dengan pembentukan negara Palestina—sesuatu yang tertuang dalam peta jalan sebagai "jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri", tetapi ditolak oleh pemerintah Israel saat ini.

Selama peta jalan belum disepakati, elemen-elemen lain dari gencatan senjata ikut tertahan, termasuk rekonstruksi dan penempatan pasukan internasional untuk memisahkan pasukan Israel dari wilayah yang dikuasai komite. Netanyahu sendiri menghadapi pemilu yang menantang pada 27 Oktober mendatang. Dengan koalisi yang mencakup menteri-menteri berhaluan keras terhadap Gaza, belum jelas apakah ia akan mengambil langkah tegas sebelum pemilu. Pertanyaan besarnya: akankah tekanan internasional dan desakan domestik mampu menggeser posisi Israel, atau justru memperpanjang kebuntuan yang merugikan warga sipil?