Min Aung Hlaing ke Moskow: Mencari Legitimasi di Tengah Sanksi Barat

Pemimpin pemerintahan militer Myanmar, Min Aung Hlaing, terbang ke Moskow pada Selasa (18/8) untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, dalam upaya memperkuat hubungan bilateral dan mencari dukungan politik di tengah isolasi internasional yang berkepanjangan. Kunjungan ini, yang diumumkan melalui media pemerintah, menegaskan kembali poros Moskow-Naypyidaw yang semakin erat sejak kudeta 2021.

Min Aung Hlaing, yang baru dilantik sebagai presiden pada April lalu setelah pemilu yang dikritik luas sebagai sandiwara, membawa sejumlah menteri kabinet dalam kunjungan resmi ini. Menurut laporan televisi pemerintah MRTV, agenda utama pertemuan dengan Putin dan pejabat tinggi Rusia mencakup kerja sama ekonomi, keamanan, dan sosial. Ini adalah kunjungan ketujuh Hlaing ke Rusia sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Rusia selama ini menjadi pendukung utama junta Myanmar, baik secara diplomatis maupun militer. Jet tempur buatan Rusia digunakan dalam serangan terhadap wilayah yang dikuasai kelompok etnis minoritas, banyak di antaranya bersekutu dengan pasukan perlawanan pro-demokrasi. Dukungan ini menjadi kontras dengan sanksi ekonomi dan politik yang dijatuhkan negara-negara Barat sebagai respons atas penindasan brutal yang menewaskan ribuan warga sipil dan memicu perang saudara.

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Hlaing untuk keluar dari isolasi diplomatik. Sebelumnya, ia telah mengunjungi China, India, Laos, dan Thailand, mencoba membangun kembali pengakuan internasional. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum berhasil mengubah posisi Myanmar di mata dunia. Para analis menilai bahwa meskipun ada kunjungan ke luar negeri, junta tetap terisolasi secara internasional, dan dukungan dari negara-negara seperti Rusia dan China hanya memberikan ruang napas terbatas.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai negara dengan pengaruh di ASEAN, Indonesia telah mendorong dialog damai di Myanmar, namun kunjungan Hlaing ke Moskow menunjukkan bahwa junta lebih memilih jalur aliansi dengan kekuatan besar daripada merespons tekanan regional. Hal ini dapat mempersulit upaya ASEAN dalam menengahi krisis, dan berpotensi memperpanjang konflik yang berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk arus pengungsi dan keamanan maritim.

Kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada militer. Sebelumnya, mereka telah menandatangani pakta pengembangan tenaga nuklir dan sepakat untuk bekerja sama dalam proyek penerbangan luar angkasa berawak, termasuk seleksi dan pelatihan kosmonot pertama Myanmar. Langkah ini menunjukkan ambisi junta untuk mendapatkan teknologi dan prestise, meskipun di tengah sanksi internasional. Namun, kritik menilai bahwa prioritas tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak rakyat Myanmar yang dilanda konflik dan krisis kemanusiaan.

Di sisi lain, Rusia terus membela pemerintahan militer Myanmar di forum internasional, sementara jenderal-jenderal Myanmar mendukung kebijakan luar negeri Moskow, termasuk dalam isu Ukraina. Hubungan simbiosis ini diperkuat dengan latihan militer bersama dan kunjungan timbal balik. Bagi Putin, Myanmar adalah sekutu strategis di Asia Tenggara yang dapat menjadi pijakan untuk memperluas pengaruh Rusia di kawasan, sementara bagi Hlaing, Rusia adalah tameng diplomatik dan pemasok senjata yang vital.

Ke depan, kunjungan ini diperkirakan akan menghasilkan kesepakatan baru, terutama di bidang energi dan teknologi. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah aliansi dengan Rusia benar-benar dapat membantu junta keluar dari krisis domestik, atau justru semakin mengucilkan Myanmar dari komunitas internasional. Bagi Indonesia dan ASEAN, tekanan untuk mengambil sikap tegas terhadap junta mungkin akan meningkat, mengingat kegagalan dialog yang terus berlanjut. Akankah kawasan ini mampu mendorong perubahan, atau akankah Myanmar semakin terperosok dalam cengkeraman kekuatan asing?