Refleksi 81 Tahun Akhir Perang Dunia II: Dunia Kembali Terjebak dalam Kekuatan, Demokrasi Diuji
Baca dalam 60 detik
- Peringatan 81 tahun berakhirnya Perang Dunia II menjadi pengingat bahwa pola kekuatan besar masih mengulang kesalahan sejarah, dengan konflik di Gaza dan Ukraina sebagai contoh nyata.
- Jepang, di bawah tekanan geopolitik, mulai membangun industri pertahanan sebagai mesin pertumbuhan, memicu kekhawatiran tentang pengawasan domestik dan pengulangan masa lalu.
- Para akademisi menyerukan agar masyarakat tidak larut dalam narasi korban, melainkan belajar dari periode 1930-an ketika banyak pilihan tersedia namun demokrasi gagal.
Delapan puluh satu tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia kembali menyaksikan bagaimana kekuatan besar dengan mudah mengorbankan nyawa manusia demi ambisi politik. Peringatan 15 Agustus yang baru saja berlalu menjadi pengingat pahit bahwa pelajaran sejarah sering kali diabaikan, terutama ketika negara adidaya terlibat dalam konflik bersenjata.
Kisah Mitsuko Sakamoto, seorang guru pensiunan berusia 87 tahun di Tokyo, menggambarkan betapa trauma perang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika berusia lima tahun, ia selamat dari Serangan Udara Besar Tokyo pada Maret 1945, dengan luka bakar di kaki kirinya yang ia gambarkan sebesar ubi jalar dan kentang. Kenangan tentang bayi yang menangis di dekat mayat ibunya yang hangus masih membekas, dan kini ia melihat bayangan yang sama pada anak-anak di Gaza. Sebuah puisi karya penyair Palestina-Amerika Zeina Azzam menggambarkan seorang gadis yang meminta ibunya menuliskan nama di kakinya agar dapat diidentifikasi jika tewas dalam serangan udara—sebuah permohonan yang mencerminkan kengerian perang modern.
Perang memang berubah bentuk, tetapi esensinya tetap: nyawa manusia dianggap murah. Curtis LeMay, yang memimpin serangan udara ke Tokyo, juga terlibat dalam Perang Vietnam dan terkenal dengan pernyataannya yang sinis tentang membom musuh kembali ke zaman batu. Kini, Presiden AS Donald Trump menggunakan retorika serupa dalam serangan ke Iran. Meskipun teknologi pengeboman presisi telah mengurangi korban sipil, kenyataannya masih banyak anak-anak tewas dalam serangan yang salah sasaran, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah Gaza.
Dunia seharusnya telah belajar dari perang abad ke-20 yang menelan korban tak terhitung. Hukum internasional yang melarang perang dan pengadilan kejahatan perang dibentuk untuk mencegah terulangnya tragedi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: tatanan dunia kembali dikuasai oleh kekuatan. AS yang terjebak dalam konflik dengan Iran, dan Rusia yang terus melancarkan invasi ke Ukraina meskipun menderita kerugian besar, menunjukkan bahwa para pemimpin tidak pernah belajar dari sejarah. Pola yang sama terjadi pada Perang Vietnam dan invasi Soviet ke Afghanistan, di mana perluasan medan perang justru memperpanjang penderitaan.
Jepang, yang berada di antara tekanan China, Rusia, dan desakan AS untuk memperkuat militernya, kini menghadapi dilema. Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menempatkan industri pertahanan sebagai sektor andalan, sambil memperkuat kemampuan intelijen. Namun, kekhawatiran muncul bahwa sistem pengawasan yang dibangun untuk keamanan dapat dengan mudah dialihkan untuk memata-matai warga sendiri. Sejarah Jepang pada 1930-an menunjukkan bagaimana demokrasi yang lemah dapat membawa negara ke jurang perang.
Gen Nogami, profesor di Universitas Waseda yang meneliti hubungan perang dan masyarakat, mengingatkan bahwa ingatan kolektif Jepang terlalu fokus pada status korban di akhir Perang Pasifik. Padahal, yang lebih relevan adalah periode 1930-an, ketika masih banyak pilihan tersedia. Depresi ekonomi global, ketidakpercayaan pada partai politik, dan bangkitnya militerisme membawa Jepang pada ekspansi militer, mundur dari Liga Bangsa-Bangsa, dan akhirnya terjerumus ke Perang Pasifik. Populisme dan pembatasan kebebasan berbicara membuat tidak ada yang mampu mengoreksi kesalahan pemimpin.
Bagi Indonesia, refleksi ini memiliki resonansi yang kuat. Sebagai negara yang pernah dijajah dan kini aktif dalam politik global, Indonesia harus waspada terhadap narasi kekuatan yang mengabaikan hukum internasional. Konflik di Ukraina dan Gaza menunjukkan bahwa negara kecil sering menjadi korban ambisi negara besar. Indonesia, dengan prinsip bebas aktif, perlu mendorong dialog dan diplomasi, bukan justru ikut dalam perlombaan senjata yang hanya akan meningkatkan ketegangan.
Dunia saat ini berada di persimpangan. Perlombaan militer dan ketidakpercayaan antarnegara meningkatkan risiko konflik. Namun, seperti yang ditunjukkan sejarah, selalu ada pilihan. Pertanyaannya, apakah para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia, memiliki kebijaksanaan untuk mengambil jalan yang berbeda? Atau akankah kita kembali mengulang kesalahan yang sama, membiarkan kekuatan mengalahkan akal sehat?
