Respons Cepat Gempa NTT: Pengamat Ingatkan Jangan Hanya Saat Kamera Menyala

Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8) lalu memicu gerak cepat aparat pemerintah, mulai dari presiden hingga jajaran kementerian. Namun, pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan bahwa kecepatan semacam ini tidak boleh berhenti sebagai respons darurat belaka—ia harus menjadi standar permanen dalam setiap kebijakan publik.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengapresiasi koordinasi lintas sektor yang berjalan cepat, termasuk pemantauan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Hendri, langkah sederhana seperti memastikan perkembangan penanganan di lapangan justru krusial dalam situasi bencana. “Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan,” ujarnya.

Namun, Hendri memberi catatan tajam: fase awal yang responsif kerap diikuti kelengahan setelah perhatian publik mulai surut. “Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai,” katanya. Ia menilai masyarakat tidak hanya mendengar pernyataan resmi, tetapi mengukur langsung efektivitas bantuan di lapangan.

Bagi Indonesia, yang berada di Cincin Api Pasifik dengan risiko gempa dan tsunami tinggi, pelajaran dari NTT bukan sekadar soal manajemen darurat. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara dalam situasi paling rentan. Ketika warga melihat aparatur hadir lebih dulu daripada bantuan, komunikasi pemerintah menjadi kuat tanpa perlu pencitraan berlebihan. “Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat,” tegas Hendri.

Hendri menambahkan, konsistensi respons cepat dapat menjadi fondasi kepercayaan jangka panjang. “Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian,” ujarnya. Ia berharap pola ini tidak hanya diterapkan saat bencana, tetapi juga dalam persoalan sehari-hari yang membutuhkan keputusan cepat, seperti layanan publik dan penanganan krisis ekonomi.

Pertanyaan yang kini menggantung: apakah kecepatan ini akan bertahan setelah debu gempa mereda? Atau akankah ia kembali menjadi pengecualian yang hanya muncul saat sorotan kamera menyala? Jawabannya akan menentukan apakah negara benar-benar hadir di mata warganya, atau sekadar tampil di layar kaca.