AS Ancam Eksklusi Negara yang Gabung Koalisi AI China: Surat Tegas Pax Silica

Washington tengah menyiapkan surat diplomatik yang menuntut puluhan negara untuk menentukan sikap dalam persaingan kecerdasan buatan (AI) melawan China. Dalam draf yang bocor, negara-negara yang menandatangani pernyataan kerja sama AI dengan AS diperingatkan akan dicoret dari koalisi Pax Silica jika turut bergabung dengan inisiatif tandingan Beijing.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi AS untuk mengamankan rantai pasokan AI, semikonduktor, dan mineral kritis di tengah rivalitas teknologi yang kian memanas. Pax Silica, yang diluncurkan tahun lalu, telah diikuti sekitar dua lusin negara, termasuk Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Kazakhstan. Namun, Kazakhstan menjadi sorotan karena juga tercatat bergabung dengan koalisi China, menjadikannya satu-satunya negara yang berada di dua kubu sekaligus.

Draf surat yang disusun Departemen Luar Negeri AS itu ditujukan kepada 35 penandatangan pernyataan AI Opportunity Statement yang ditandatangani pada Juni lalu. Isi surat menegaskan bahwa "menjadi bagian dari segalanya berarti bukan bagian dari apa pun", dan keanggotaan dalam Pax Silica bukan sekadar langganan, melainkan komitmen yang tidak bisa disandingkan dengan inisiatif lain yang bertentangan. Meski tidak menyebut China secara eksplisit, nada surat jelas mengarah pada upaya Beijing membangun blok AI tandingan.

Pada Juli lalu, Presiden China Xi Jinping meluncurkan World Artificial Intelligence Cooperation Organization yang mempromosikan model AI open-weight sebagai tantangan terhadap dominasi AS. Langkah ini dinilai sebagai upaya China merebut pengaruh di sektor yang berkembang cepat, sekaligus memanfaatkan keunggulan model AI-nya yang kian kompetitif melawan sistem proprietary dari perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic.

Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan dilema strategis. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan pasar digital yang besar, Indonesia berkepentingan menjaga akses terhadap teknologi AI mutakhir dari kedua kubu. Namun, tekanan untuk memilih satu sisi dapat mempersempit ruang diplomasi teknologi Indonesia. Analis memperkirakan bahwa negara-negara berkembang akan semakin sulit mengambil posisi netral di tengah polarisasi teknologi global.

Pejabat AS yang enggan disebut namanya menegaskan bahwa "sulit membayangkan sebuah negara dapat secara kredibel memposisikan diri sebagai mitra tepercaya dalam satu ekosistem teknologi sambil menandatangani inisiatif yang dirancang China untuk memajukan visi AI yang bersaing". Pernyataan ini menggarisbawahi niat AS untuk memaksa negara-negara lain mengambil sikap tegas, meskipun berisiko memicu fragmentasi tata kelola AI global.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan di level diplomatik, tetapi juga pada rantai pasokan global. China selama ini memegang monopoli atas sebagian besar mineral kritis, dan telah menggunakannya sebagai alat balasan dalam perang dagang dengan AS. Jika negara-negara seperti Kazakhstan dipaksa memilih, pasokan mineral untuk industri teknologi dunia bisa terganggu, yang pada akhirnya berimbas pada harga dan ketersediaan perangkat elektronik di pasar Indonesia.

Hingga kini, belum jelas kapan surat tersebut akan dikirim atau apakah isinya akan diubah. Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar soal dokumen internal yang bocor, sementara kedutaan China dan Kazakhstan di Washington belum memberikan tanggapan. Ketidakpastian ini menambah kompleksitas peta persaingan AI global, di mana setiap langkah diplomatik dapat mengubah keseimbangan kekuatan teknologi.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah negara-negara seperti Indonesia akan mampu menjaga fleksibilitas dalam menjalin kerja sama teknologi dengan kedua raksasa tersebut, atau justru terpaksa memilih di antara dua visi AI yang saling bertentangan. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan posisi Indonesia dalam lanskap teknologi global yang semakin terpolarisasi.