Marinus Link: Kabel Listrik Bawah Laut 1.500 MW yang Akan Menghubungkan Tasmania dan Victoria

Australia tengah membangun Marinus Link, interkonektor listrik dan telekomunikasi berkapasitas 1.500 MW yang akan menghubungkan Tasmania dengan Victoria melalui kabel bawah laut dan bawah tanah sepanjang 214 mil. Proyek ini menjadi tulang punggung ambisi negara itu mencapai 82% listrik dari sumber terbarukan pada 2030, sekaligus menandai pergeseran besar dari sistem kelistrikan yang selama ini bergantung pada pembangkit batu bara terpusat.

Jarak menjadi tantangan utama. Pusat-pusat populasi Australia sering kali terpisah ratusan mil dari lokasi sumber energi terbarukan yang melimpah. Tanpa transmisi yang memadai, listrik dari pembangkit angin dan hidro tidak dapat mengalir ke wilayah yang membutuhkan. Marinus Link hadir untuk menjembatani celah itu, memungkinkan Tasmania—dengan kapasitas hidro dan angin yang terus tumbuh—menyalurkan kelebihan daya ke Victoria dan jaringan pesisir timur Australia.

Proyek ini dikembangkan dalam dua tahap masing-masing 750 MW, bukan satu sirkuit 1.500 MW, guna memenuhi persyaratan keandalan jaringan di kedua negara bagian. Tahap pertama dijadwalkan rampung pada 2030, sementara keputusan untuk tahap kedua masih menunggu peninjauan kebutuhan pasar listrik nasional. Kabel akan membentang dari Heybridge dekat Burnie, melintasi Selat Bass, hingga ke Waratah Bay di Victoria, lalu berlanjut bawah tanah menuju Hazelwood di Lembah Latrobe.

Pemilihan teknologi menjadi faktor krusial. Marinus Link menggunakan Voltage Source Converter (VSC) alih-alih Line Commutated Converter (LCC) konvensional. VSC memungkinkan kontrol independen daya aktif dan reaktif, mendukung jaringan lemah, serta menyediakan fungsi black start—kemampuan memulihkan listrik tanpa bantuan eksternal. Karakteristik ini sangat berharga di sisi Tasmania, di mana pembangkit terbarukan tersebar dan fluktuatif, sehingga membutuhkan dukungan tegangan dan frekuensi dinamis.

Jacobs, firma konsultan teknik global, dipercaya sebagai integrated delivery partner untuk tahap pertama. Mereka bertanggung jawab atas manajemen proyek, rekayasa, pengelolaan lingkungan, konstruksi, dan pengawasan lapangan, bekerja sama dengan mitra lain seperti Prysmian Powerlink, Hitachi Energy, dan TasVic Greenlink. Proyek ini juga masuk dalam National Renewable Energy Priority List pemerintah Australia, menandakan statusnya sebagai infrastruktur strategis.

"Setiap area memiliki penggunaan lahan dan prioritas lokal yang berbeda. Keterlibatan awal memastikan kekhawatiran didengar dan dipertimbangkan dalam keputusan rute untuk mengurangi gangguan fisik," ujar Lara Kruk, Regional Solutions Director Energy & Power Asia Pacific Jacobs, dalam keterangan tertulis.

Aspek sosial dan lingkungan tidak bisa diabaikan. Rute di Victoria melewati Lembah Latrobe, lahan pertanian, dan komunitas pesisir. Pendekatan yang ditempuh adalah memanfaatkan lokasi industri dan energi yang sudah ada di kedua ujung koneksi. Stasiun konverter di Hazelwood akan dibangun di samping Terminal Station Hazelwood yang telah lama menjadi pusat pembangkit listrik, sementara di Heybridge memanfaatkan bekas pabrik titanium dioksida. Langkah ini memangkas kebutuhan lahan baru dan mempercepat koneksi ke jaringan AC 500 kV Victoria serta 220 kV Tasmania.

Dari perspektif Indonesia, proyek Marinus Link menawarkan pelajaran berharga. Sebagai negara kepulauan dengan sumber energi terbarukan yang tersebar—panas bumi di Sumatra, hidro di Kalimantan, surya di Nusa Tenggara—Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam mentransmisikan listrik dari wilayah surplus ke pusat beban. Pengembangan interkonektor bawah laut dan teknologi HVDC VSC dapat menjadi acuan untuk proyek seperti kabel listrik Jawa-Sumatra atau potensi interkoneksi antar-pulau. Selain itu, keberhasilan Australia menarik investasi dan mitra global dapat mendorong transfer pengetahuan bagi PLN dan industri lokal.

Dengan tenggat 2030 yang semakin dekat, Marinus Link menjadi ujian bagi kemampuan Australia mengeksekusi proyek infrastruktur energi berskala besar. Jika berhasil, proyek ini tidak hanya mengamankan pasokan listrik bersih, tetapi juga memperkuat posisi Australia sebagai pemimpin transisi energi di kawasan. Pertanyaannya, akankah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mampu mengadopsi pendekatan serupa untuk mempercepat dekarbonisasi tanpa mengorbankan keandalan jaringan?