Serangan AS di Yaman Tewaskan 153 Warga Sipil: Tinjauan Penting Menguak Biaya Kemanusiaan yang Tersembunyi
Baca dalam 60 detik
- Tinjauan Pentagon mengonfirmasi 153 warga sipil tewas dalam tiga serangan udara AS terhadap Houthi pada April 2025, dengan serangan di pelabuhan Ras Isa menjadi yang paling mematikan.
- Keputusan untuk tidak memberikan pembayaran duka bagi para korban memicu pertanyaan tentang akuntabilitas dan perlindungan warga sipil dalam operasi militer AS.
- Eskalasi konflik di Laut Merah dan Yaman berpotensi mengguncang rantai pasok global, termasuk jalur perdagangan yang vital bagi Indonesia.

Sebuah tinjauan internal Pentagon yang bocor ke publik mengungkapkan bahwa serangan udara Amerika Serikat terhadap pemberontak Houthi di Yaman sepanjang tahun lalu menewaskan sedikitnya 153 warga sipil dan melukai 243 lainnya. Temuan ini menjadi sorotan tajam di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak kemanusiaan dari kampanye militer yang digencarkan pemerintahan Trump.
Laporan yang tidak diklasifikasikan tersebut, yang diperoleh Associated Press dan telah diserahkan kepada Kongres sebagai bagian dari laporan tahunan tentang korban sipil, menyoroti tiga serangan udara yang terjadi pada April 2025. Serangan-serangan ini diluncurkan dalam kampanye AS melawan Houthi, yang telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah, jalur perdagangan global yang mengarah ke Terusan Suez dan Mediterania.
Dari ketiga serangan tersebut, serangan di pelabuhan Ras Isa menjadi yang paling mematikan, menewaskan 80 orang dan melukai 171 lainnya. Ledakan dahsyat yang terjadi mengubah truk-truk tangki bahan bakar menjadi puing-puing yang terbakar, dan Houthi menyiarkan rekaman grafis yang memperlihatkan korban berjatuhan di pelabuhan tersebut. Komando Pusat AS (CENTCOM) saat itu menyatakan bahwa serangan itu "tidak dimaksudkan untuk menyakiti rakyat Yaman," melainkan untuk menghancurkan sumber bahan bakar yang membiayai aksi teror Houthi di kawasan itu.
Meskipun ada pernyataan tersebut, tinjauan Pentagon menyimpulkan bahwa ketiga serangan itu "lebih mungkin daripada tidak" menyebabkan korban sipil. Namun, keputusan untuk tidak memberikan pembayaran duka (condolence payments) kepada keluarga korban menjadi sorotan. Pembayaran semacam itu, meskipun tidak diwajibkan oleh hukum dan bukan merupakan pengakuan kesalahan, biasanya menjadi salah satu respons ketika operasi militer AS melukai atau membunuh warga sipil. Keputusan ini kontras dengan kasus serangan drone yang keliru di Afghanistan pada 2021, di mana Pentagon menyatakan komitmennya untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban.
Kekhawatiran tentang korban sipil ini muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan militer AS, terutama setelah serangan rudal yang menewaskan hingga 168 orang di sebuah sekolah dasar Iran pada awal tahun ini. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dilaporkan telah memangkas ukuran kantor yang bertugas mengurangi dampak pada warga sipil, sebuah langkah yang menuai kecaman dari para anggota Kongres.
Kampanye AS melawan Houthi, yang dimulai pada 2023 di bawah pemerintahan Biden, telah berubah menjadi pertempuran laut paling sengit yang dihadapi Angkatan Laut AS sejak Perang Dunia II. Jet tempur dan kapal perusak AS terus menembak jatuh drone dan rudal Houthi yang diluncurkan ke arah kapal dagang dan kapal perang AS. Namun, Houthi kini meningkatkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman dan fasilitas minyak di Arab Saudi, yang mendukung pemerintah Yaman, serta pelayaran di Laut Merah.
Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi yang signifikan. Laut Merah dan Terusan Suez adalah jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Gangguan di jalur ini dapat meningkatkan biaya pengiriman dan mengganggu rantai pasok, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang-barang impor di Indonesia. Selain itu, eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memicu ketidakstabilan harga minyak dunia, yang akan mempengaruhi anggaran energi nasional.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah AS akan mengubah pendekatannya terhadap operasi militer di Yaman, terutama dalam hal perlindungan warga sipil. Tekanan dari Kongres dan publik internasional mungkin akan meningkat, memaksa Pentagon untuk lebih transparan dan akuntabel. Namun, dengan Houthi yang semakin agresif dan dukungan Iran yang kuat, prospek perdamaian di Yaman tampak masih jauh. Apakah AS akan menarik pelajaran dari tinjauan ini, atau justru semakin dalam terlibat dalam konflik yang berlarut-larut?



