Jepang Terapkan Hukuman Penistaan Bendera: Kebebasan Berekspresi Terancam?

Tokyo, 13 Agustus 2026 — Jepang resmi memberlakukan undang-undang yang menjerat pelaku penistaan bendera nasional, sebuah langkah yang telah lama diperjuangkan Perdana Menteri konservatif Sanae Takaichi. Aturan ini memicu perdebatan sengit tentang batas kebebasan berekspresi di negara demokrasi, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan regulasi yang diteken Kamis (13/8), individu yang secara terbuka merusak, melepas, atau mengotori Hinomaru — sebutan bendera Jepang — hingga menimbulkan "perasaan tidak nyaman atau jijik yang kuat" pada orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga 200.000 yen (sekitar Rp21 juta). Ketentuan ini mengisi kekosongan hukum yang selama ini hanya melindungi bendera negara asing, bukan bendera sendiri.

RUU tersebut diajukan oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa bersama mitra koalisi Partai Inovasi Jepang, serta sejumlah partai oposisi. Tujuannya, seperti tertulis dalam dokumen resmi, adalah melindungi "pandangan publik bahwa bendera nasional harus diperlakukan dengan hormat". Namun, sejak awal pembahasan di parlemen, kalangan oposisi dan akademisi telah mengingatkan bahwa definisi pelanggaran yang terlalu luas berpotensi menghambat kritik sosial dan seni.

Dalam praktiknya, Kepolisian Nasional Jepang telah mengeluarkan instruksi kepada kepolisian prefektur untuk melakukan penilaian organisasi yang cermat sebelum menetapkan suatu tindakan sebagai pelanggaran. Polisi juga diminta memeriksa secara ketat alasan dan urgensi penangkapan. Meski demikian, aturan ini tetap menyisakan ruang interpretasi yang bisa berbeda-beda di lapangan.

Menariknya, undang-undang ini memberikan pengecualian untuk karya fiksi. Adegan penistaan bendera dalam film live-action yang syutingnya dilakukan di tempat tertutup, anime, manga, gim video, dan video yang dibuat dengan kecerdasan buatan tidak akan dikenai sanksi. Bahkan, hiasan kertas kecil yang biasa disertakan dalam makanan anak-anak tidak dianggap mewakili simbol nasional menurut standar sosial yang berlaku.

Langkah ini menuai kritik tajam dari para pakar hukum. Pada 4 Agustus, sekitar 200 sarjana konstitusi mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak pencabutan undang-undang tersebut. Mereka menilai aturan ini dapat menekan pandangan kritis terhadap pemerintah, sementara insiden penistaan bendera di Jepang sangat jarang terjadi sehingga regulasi ini dianggap berlebihan. "Ini bukan tentang melindungi simbol, tetapi tentang membungkam perbedaan pendapat," demikian inti pernyataan yang disampaikan para akademisi.

Di sisi lain, opini publik tampak lebih menerima. Jajak pendapat Kyodo News pada akhir Juli menunjukkan 55,8 persen responden menilai positif undang-undang ini, sementara 38,9 persen menyatakan tidak setuju. Angka ini mencerminkan dukungan yang cukup kuat di tengah masyarakat Jepang yang cenderung menghormati simbol-simbol nasional.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga. Meski konteks hukum dan sosial berbeda, isu perlindungan simbol negara juga kerap memicu perdebatan di Tanah Air. Undang-undang kita, seperti UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, memang telah mengatur larangan penistaan, namun implementasinya sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi. Kasus Jepang menunjukkan bahwa keseimbangan antara menjaga martabat simbol dan melindungi hak warga adalah tantangan universal.

Ke depan, Jepang berencana meninjau kembali undang-undang ini tiga tahun setelah diberlakukan, dengan kemungkinan penyesuaian jika diperlukan. Pertanyaan yang menggantung: apakah regulasi ini akan benar-benar melindungi nilai-nilai kebangsaan, atau justru menjadi alat untuk meredam kritik? Jawabannya akan menentukan arah demokrasi Jepang di masa mendatang.