Anggaran 2027 Filipina Tembus Rp1.900 Triliun: Fokus Pulihkan Ekonomi di Tengah Skandal Infrastruktur

Manila, 11 Agustus — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. resmi mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) senilai 7,2 triliun peso atau sekitar 118,1 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2027 kepada Kongres, Selasa (11/8). Angka ini 6 persen lebih tinggi dari alokasi tahun berjalan, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar setelah ekonomi melambat tajam dan skandal korupsi di sektor infrastruktur menggerus realisasi belanja.

Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja ekonomi kuartal kedua yang hanya tumbuh 2,3 persen secara tahunan, laju terlemah sejak 2021. Lesunya sektor konstruksi dan melemahnya permintaan domestik menjadi biang keladi, sehingga pertumbuhan semester pertama hanya mencapai 2,6 persen — jauh di bawah target pemerintah yang berkisar 3,5 hingga 4,5 persen untuk tahun ini. Dengan kondisi tersebut, pemerintah seakan berlomba melawan waktu untuk membuktikan bahwa anggaran besar mampu menjadi stimulus efektif, bukan sekadar angka di atas kertas.

Dalam paparannya, Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM) menyebut belanja yang diusulkan setara dengan 21,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, yang menarik perhatian adalah pergeseran prioritas: pendidikan tetap menjadi sektor dengan alokasi terbesar, yaitu 1,15 triliun peso, tetapi justru turun 11,5 persen dari 1,3 triliun peso pada tahun ini. Hal serupa terjadi pada kesehatan yang menerima 353,8 miliar peso, terkoreksi 21 persen dari 448,1 miliar peso, serta pertanian yang dipangkas 13 persen menjadi 261,7 miliar peso.

Sebaliknya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) — lembaga yang tengah menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek publik — justru mendapat kenaikan 22 persen menjadi 644 miliar peso, dari 530 miliar peso pada 2026. Padahal, tahun ini anggaran lembaga tersebut sempat dipotong sekitar 40 persen dari usulan awal 881 miliar peso buntut investigasi dugaan korupsi. Keputusan ini memicu pertanyaan: apakah pemerintah sedang mencoba memulihkan citra atau justru mengulang pola lama?

Menteri Anggaran Kim Robert De Leon menjelaskan bahwa dari total tambahan anggaran, sekitar 316 miliar peso atau hampir empat perlimanya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban mandatori, termasuk penyesuaian gaji personel militer dan berseragam. Sementara itu, belanja pertahanan juga naik 7,6 persen menjadi 328,8 miliar peso. Pemerintah memperkirakan realisasi belanja pada 2027 mencapai 6,9 triliun peso, dengan pendapatan hanya 5,2 triliun peso — sehingga defisit 1,7 triliun peso harus ditutup melalui utang baru.

Bagi Indonesia, dinamika fiskal Filipina ini menawarkan pelajaran berharga. Meski sama-sama negara berkembang dengan kebutuhan infrastruktur besar, Manila justru memangkas sektor pendidikan dan kesehatan demi mengejar pertumbuhan jangka pendek. Padahal, dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia adalah fondasi daya saing. Investor regional pun akan mencermati apakah langkah ini mampu mengembalikan momentum ekonomi atau justru memperlebar jurang ketimpangan. Dengan target pertumbuhan 5–6 persen hingga 2030, pemerintah Marcos tampaknya memilih jalan berisiko tinggi: berutang lebih banyak untuk membiayai pembangunan, sambil berharap skandal lama tidak kembali menghantui.

Pertanyaan yang menggantung kini adalah apakah Kongres akan menyetujui angka-angka ini tanpa revisi berarti, dan apakah pemerintah mampu membuktikan bahwa belanja besar kali ini benar-benar menyentuh rakyat — bukan hanya proyek mercusuar. Jika tidak, bukan tidak mungkin koreksi pasar akan menjadi ujian berikutnya bagi pemerintahan Marcos.