QRIS Tak Sepenuhnya Gantikan Uang Tunai: BI Ungkap Alasan di Balik Distribusi Rupiah ke 90 Pulau Terpencil

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa geliat adopsi QRIS di berbagai daerah tidak serta-merta mengubur peran uang tunai. Pasalnya, infrastruktur digital yang belum menjangkau seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), membuat Rupiah fisik tetap menjadi tulang punggung transaksi masyarakat.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Anwar Bashori, mengungkapkan bahwa di lokasi-lokasi yang jauh dari jangkauan jaringan telekomunikasi, kehadiran uang kartal menjadi keniscayaan. "Di tempat-tempat yang sangat terpencil, yang mungkin tidak ada berbagai jaringan telekomunikasi dan yang lain belum dijangkau oleh QRIS digitalisasi, Rupiah harus ada," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa meski era pembayaran digital kian menggeliat, kesenjangan akses masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Untuk menjawab tantangan geografis tersebut, BI telah menjalin kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut sejak 2012. Kerja sama ini difokuskan pada pengiriman uang Rupiah ke pulau-pulau yang sulit dijangkau melalui jalur distribusi konvensional. Anwar menyebutkan, "Setiap tahun rata-rata kita itu 90 pulau terpencil kita lakukan pengiriman." Angka ini mencerminkan skala operasi logistik yang tidak sederhana, sekaligus menunjukkan komitmen BI dalam memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh wilayah NKRI.

Lebih jauh, kebutuhan akan uang tunai juga melonjak saat bencana alam melanda. Ketika infrastruktur listrik dan telekomunikasi lumpuh, transaksi digital menjadi mustahil dilakukan. Dalam situasi darurat seperti ini, BI dituntut hadir secara fisik untuk memenuhi permintaan masyarakat akan uang. "Begitu kita down sarana, Bank Indonesia setempat itu harus hadir karena masyarakat pengennya adalah harus ada uang," kata Anwar. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan sistem pembayaran nasional tidak bisa hanya bertumpu pada satu instrumen saja.

Menariknya, BI tidak melihat digitalisasi dan uang tunai sebagai dua hal yang saling meniadakan. Anwar menegaskan, "Digitalisasi sama cash itu bukan sesuatu yang saling menggantikan, tapi saling melengkapi ke depan dan kita juga sudah punya strategi masing-masing di wilayah masing-masing." Pandangan ini sejalan dengan upaya BI yang terus mendorong perluasan QRIS di kota-kota besar, namun tetap menjaga pasokan uang kartal di daerah-daerah yang belum siap secara infrastruktur.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi yang luas. Di tengah gencarnya promosi ekonomi digital, masih ada jutaan warga yang belum tersentuh layanan perbankan modern. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan nasional baru mencapai 88,7 persen pada 2024, artinya masih ada sekitar 11 persen penduduk yang belum memiliki akses penuh ke layanan keuangan formal. Di daerah 3T, angka ini bisa lebih rendah lagi, sehingga kehadiran uang tunai menjadi jaring pengaman yang krusial.

Ke depan, tantangan bagi BI adalah bagaimana menyeimbangkan dua ekosistem pembayaran yang berbeda. Di satu sisi, digitalisasi harus terus didorong untuk efisiensi dan transparansi. Di sisi lain, komitmen untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, tidak boleh kendor. Pertanyaannya, mampukah pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok, sehingga ketergantungan pada uang tunai bisa berkurang secara bertahap? Atau justru uang kartal akan tetap menjadi primadona di tengah gempuran era cashless?