NUS Wajibkan Mahasiswa Baru Kuasai AI: Akses ChatGPT Edu Dibuka untuk 50.000 Mahasiswa

Universitas Nasional Singapura (NUS) mengambil langkah berani dengan menjadikan kecakapan AI sebagai syarat wajib bagi mahasiswa barunya. Melalui kemitraan dengan OpenAI, seluruh mahasiswa, dosen, dan staf akan mendapatkan akses ke ChatGPT Edu mulai 31 Agustus mendatang, sementara ribuan mahasiswa baru harus menuntaskan modul kecerdasan buatan dalam dua pekan pertama perkuliahan.

Kebijakan ini diumumkan pada Senin (11/8) sebagai bagian dari upaya NUS mencetak lulusan yang tidak sekadar melek teknologi, tetapi mampu memanfaatkan AI secara etis dan produktif. ChatGPT Edu merupakan versi khusus yang dirancang untuk lingkungan akademik, dengan fitur yang disesuaikan untuk kebutuhan belajar-mengajar. NUS menyebutkan, alat-alat yang lebih canggih akan diujicobakan pada sejumlah mata kuliah terpilih sebelum diperluas ke program sarjana lainnya.

Provost NUS, Profesor Aaron Thean, enggan merinci nilai investasi yang digelontorkan, tetapi menegaskan bahwa langkah ini merupakan pengeluaran yang "signifikan namun perlu". Ia juga mengungkapkan bahwa kemitraan dengan OpenAI hanyalah awal dari serangkaian kerja sama yang sedang disiapkan universitas. Ketertarikan perusahaan AI terhadap NUS tak lepas dari pasar yang menjanjikan: sekitar 50.000 mahasiswa dari jenjang sarjana, magister, hingga doktoral.

Namun, NUS tidak berniat bergantung pada satu penyedia layanan. Universitas ini justru ingin mengekspos mahasiswanya pada beragam alat AI dari berbagai perusahaan. Dengan biaya platform large language model yang premium, NUS juga berkomitmen memastikan akses yang merata. Semua mahasiswa akan mendapat akses dasar, sementara mereka yang membutuhkan alat lebih canggih—seperti mahasiswa komputasi—akan memperolehnya melalui mata kuliah spesifik.

Kursus wajib bagi mahasiswa baru, bertajuk Applied Generative AI: From Prompting to Evaluation, dirancang untuk membangun fondasi penggunaan AI secara efektif dalam pembelajaran, tugas, magang, hingga karier masa depan. Lebih dari 7.700 mahasiswa yang masuk tahun ini telah memulai modul tersebut pada Juli. Mereka harus menuntaskan video dan kuis daring sebelum mengikuti lokakarya, dengan tenggat akhir dua minggu pertama semester.

Langkah NUS ini sejalan dengan kebutuhan industri yang semakin mengandalkan AI. Namun, yang menarik adalah perhatian universitas terhadap kesiapan para pengajar. Profesor Melvin Yap, Associate Provost for Education and Technology, menyatakan bahwa NUS menyediakan perangkat AI siap pakai yang bisa diadaptasi dosen. Tujuannya jelas: "Kami tidak ingin dosen memulai dari nol dan mencari tahu sendiri cara menggunakan AI untuk mengajar," ujarnya. Beberapa alat yang dikembangkan antara lain perekam transkripsi diskusi kelas, generator skenario, penjelajah sumber daya, dan simulator presentasi lisan.

Bagi Indonesia, kebijakan NUS menjadi cermin yang relevan. Dengan populasi mahasiswa yang jauh lebih besar dan kesenjangan akses teknologi yang masih nyata, perguruan tinggi di Tanah Air perlu merumuskan strategi serupa secara adaptif. Kemitraan dengan penyedia AI seperti OpenAI atau Google bisa menjadi pintu masuk, tetapi yang lebih penting adalah membangun kurikulum yang mengajarkan etika AI dan kemampuan berpikir kritis—bukan sekadar keterampilan teknis.

NUS sendiri mengakui bahwa dosen yang "kurang native terhadap AI" akan menghadapi kurva belajar lebih curam. "Mereka harus belajar cukup untuk bisa mengajar," kata Prof Thean. Dukungan penuh diberikan melalui AI Centre for Educational Technologies dan Centre for Teaching, Learning and Technology. Pertanyaannya, akankah universitas-universitas lain di kawasan ini—termasuk di Indonesia—mengikuti jejak NUS sebelum tertinggal oleh arus perubahan? Atau justru akan muncul model pendidikan AI yang lebih kontekstual dan inklusif dari negara berkembang?