Skotlandia dan Belanda Kecam ICC: Perubahan Piala Dunia 2027 Ancam Kredibilitas Kriket Global

Dewan kriket Skotlandia dan Belanda secara terbuka mengecam keputusan International Cricket Council (ICC) yang mengubah struktur Piala Dunia 50-over 2027, dengan menyebut perubahan itu berisiko merusak integritas kompetisi dan mengabaikan suara negara-negara non-anggota penuh. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pekan ini, kedua federasi mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru.

Seperti diketahui, ICC telah memutuskan bahwa putaran utama Piala Dunia 2027 hanya akan diikuti 12 tim yang terbagi dalam dua grup, bukan 14 tim seperti rencana awal. Tiga tim peringkat terendah dari babak kualifikasi akan ditempatkan dalam turnamen pendahuluan bernama Super Series yang hanya diikuti tiga tim, dengan hanya juaranya yang berhak melaju ke fase grup. Konsekuensinya, tim seperti Skotlandia dan Belanda harus melewati tiga tahap kualifikasi berbeda untuk bisa tampil di panggung utama—sebuah beban yang dinilai tidak proporsional bagi negara berkembang.

Kritik tajam disampaikan langsung oleh Cricket Scotland dan Royal Dutch Cricket Association (KNCB). Mereka menyebut perubahan ini melemahkan kredibilitas kriket internasional dan menempatkan tekanan tambahan pada federasi yang selama ini beroperasi dengan sumber daya terbatas. "Perubahan yang diumumkan mendadak menciptakan ketidakpastian besar, mengganggu perencanaan, dan membebani kami secara operasional serta finansial," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut. Kedua asosiasi juga menyesalkan minimnya komunikasi tertulis dari ICC setelah pertemuan kedua yang berlangsung lebih dari dua pekan lalu, dan menilai sikap itu tidak menghormati anggota asosiasi.

Keputusan ini sendiri diambil dalam konferensi tahunan ICC yang digelar di Edinburgh pada Juni lalu. Namun, menurut informasi yang dihimpun BBC Sport, hampir seluruh anggota asosiasi tidak dilibatkan dalam pembahasan perubahan tersebut, meski mereka hadir dalam konferensi. Hal ini memicu pertanyaan tentang efektivitas tata kelola ICC yang selama ini mengklaim mendengarkan semua anggota. Skotlandia dan Belanda, yang merupakan dua anggota asosiasi dengan peringkat tertinggi, merasa hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis telah diabaikan.

Kekhawatiran serupa sebelumnya juga disuarakan oleh World Cricketers' Association. Mereka menilai langkah ini kontradiktif dengan ambisi ICC untuk memperluas jangkauan kriket ke pasar-pasar baru. Dalam pernyataannya, kedua federasi menegaskan bahwa mengurangi kesempatan bagi negara berkembang untuk tampil di ajang besar justru mengirim sinyal keliru. "Ketika kriket berusaha menarik audiens baru, memangkas peluang bagi negara berkembang adalah langkah mundur," tulis mereka. Mereka pun mendesak ICC untuk membuka kembali dialog dan melibatkan anggota asosiasi secara lebih terbuka dalam perencanaan ke depan.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat kriket tengah berkembang di Asia Tenggara. Meski Timnas Kriket Indonesia belum menembus level elite, perubahan format yang mempersempit akses bagi negara berkembang akan mempersulit upaya membangun daya saing. Jika ICC terus memprioritaskan kepentingan komersial negara-negara besar, maka negara seperti Indonesia akan semakin sulit mendapatkan pengalaman bertanding di panggung internasional. Padahal, kompetisi yang inklusif adalah kunci untuk menumbuhkan basis penggemar dan pemain di kawasan yang sedang berkembang.

Pertanyaan yang kini menggantung adalah apakah ICC akan merespons kritik ini dengan mengkaji ulang keputusan, atau justru mengabaikannya. Tekanan dari dua anggota asosiasi terkuat, ditambah kekhawatiran asosiasi pemain, bisa menjadi momentum bagi reformasi tata kelola yang lebih partisipatif. Namun, tanpa komitmen nyata dari sembilan anggota penuh yang mendominasi dewan, masa depan kriket global yang inklusif masih menjadi tanda tanya besar.