Pemerintah Inggris Tolak Lisensi Anjing, Fokus pada Regulasi Baru yang Lebih Terarah

Pemerintah Inggris menegaskan tidak akan memberlakukan skema lisensi kepemilikan anjing, menolak rekomendasi panel ahli yang mengusulkan persyaratan hukum baru bagi pemilik anjing. Keputusan ini diumumkan setelah publikasi laporan Responsible Dog Ownership Taskforce pada Kamis, yang menyoroti meningkatnya insiden gigitan anjing dan perubahan pola kepemilikan hewan peliharaan.

Laporan tersebut, yang disusun oleh panel ahli hewan, merekomendasikan 20 langkah untuk memperbaiki pengendalian anjing dan mengurangi risiko serangan. Meski demikian, panel tidak mencapai konsensus mengenai bentuk aturan yang tepat. Taskforce menekankan bahwa setiap regulasi baru harus bertujuan meningkatkan kontrol anjing, menurunkan risiko gigitan, dan tidak membebani pemilik yang sudah bertanggung jawab.

Juru bicara Departemen Lingkungan menyatakan bahwa laporan itu disambut baik dan para menteri sedang mempertimbangkan rekomendasinya. "Namun, kami tidak akan memperkenalkan skema lisensi anjing baru," tegasnya. Sikap ini menutup peluang kembalinya lisensi yang pernah berlaku hingga 1987 di Inggris, Wales, dan Skotlandia, yang dihapus karena biaya operasionalnya melebihi pendapatan yang terkumpul.

Koalisi Pengendalian Anjing yang terdiri dari RSPCA, Battersea Dogs & Cats Home, dan Royal Kennel Club mendukung rekomendasi tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk segera bertindak. "Insiden gigitan anjing terus menimbulkan konsekuensi serius bagi manusia dan anjing, dan waktu yang berlalu sejak publikasi The Middlesex Report pada 2021 membuat kemajuan menjadi sangat mendesak," ujar juru bicara koalisi.

Taskforce dibentuk pada 2022 menyusul serangkaian serangan anjing yang mencuat. Laporan itu mencatat lonjakan kepemilikan hewan peliharaan selama pandemi Covid-19, ketika akses ke layanan pendukung lebih sulit. "Hal ini menyebabkan pemilik yang kurang berpengalaman kesulitan mengakses layanan dan mendapatkan bantuan," demikian isi laporan. Sebagai perbandingan, di Prancis pemilik anjing paling berbahaya wajib memiliki izin khusus yang mencakup pelatihan dan penilaian perilaku, sementara Swiss pernah mewajibkan tes pengetahuan dan praktik, meski kini dicabut.

Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa mayoritas anggota taskforce mendukung persyaratan hukum bagi pemilik anjing, tetapi bentuknya masih memerlukan pertimbangan matang. "Persyaratan hukum apa pun harus mempertimbangkan tujuannya dengan hati-hati dan tidak tampak sebagai pajak bagi pemilik anjing yang sudah bertanggung jawab," tulis laporan itu. Opsi yang diusulkan termasuk skema yang berfokus pada anjing berisiko tinggi, pemeriksaan latar belakang pemilik, dan tes pengetahuan bagi calon pemilik.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat peningkatan serangan anjing yang mengkhawatirkan, seiring perubahan pola kepemilikan anjing," ujar Menteri Lingkungan Baroness Hayman dari Ullock dalam kata pengantar laporan.

Ia menyebut laporan taskforce sebagai kontribusi penting dan tepat waktu, seraya menambahkan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama program kerja yang lebih luas. Dogs Trust dan RSPCA telah memesan penelitian tentang biaya dan manfaat berbagai sistem, yang hasilnya diharapkan terbit akhir tahun ini.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana negara maju bergulat dengan regulasi kepemilikan hewan peliharaan yang meningkat pesat. Indonesia sendiri belum memiliki kerangka nasional yang komprehensif untuk pengendalian anjing, dan kasus gigitan anjing rabies masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di sejumlah daerah. Kebijakan Inggris yang menolak lisensi universal namun membuka opsi regulasi berbasis risiko dapat menjadi pelajaran: pendekatan yang terlalu administratif berisiko tidak efektif, sementara intervensi yang tepat sasaran pada pemilik dan anjing berisiko tinggi mungkin lebih relevan.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Inggris akan benar-benar mengadopsi rekomendasi seperti tes pengetahuan atau pemeriksaan latar belakang, atau justru membiarkan status quo. Tanpa tindakan konkret, lonjakan insiden gigitan yang sudah tercatat sejak 2011 berpotensi terus berlanjut, dan tekanan publik terhadap pemerintah akan semakin besar.