Penembakan Durian Tunggal: Polisi Malaysia Akan Ajukan Inkuiri, Keluarga Korban Desak Transparansi

KUALA LUMPUR — Biro Investigasi Kriminal (CID) Kepolisian Malaysia memastikan pengajuan inkuiri atas insiden penembakan di Durian Tunggal, Melaka, akan dilakukan dalam hitungan hari. Langkah ini menjadi babak baru dalam kasus yang memicu ketegangan antara aparat dan keluarga korban sejak November tahun lalu.

Direktur CID, Komisioner Datuk M. Kumar, mengungkapkan bahwa penyelidikan internal telah dituntaskan dan keputusan untuk membawa kasus ini ke pengadilan inkuiri telah bulat. "Proses inkuiri akan berjalan menyeluruh dan memakan waktu," ujarnya dalam konferensi pers di Bukit Aman, Senin (10/8). Inkuiri direncanakan digelar di Melaka setelah tanggal resmi ditetapkan.

Kasus ini bermula dari operasi kepolisian di perkebunan kelapa sawit pada 24 November 2025 yang menewaskan tiga pria berusia 24–29 tahun. Saat itu, polisi mengklaim salah satu korban menyerang seorang kopral dengan parang, sehingga aparat melepaskan tembakan untuk membela diri. Polisi juga menuding ketiganya merupakan anggota geng Durian Tunggal yang hendak melancarkan perampokan.

Namun, narasi resmi tersebut langsung dibantah keluarga korban. Mereka meragukan kronologi yang disampaikan polisi dan menuntut investigasi independen. Tekanan publik akhirnya membuahkan hasil ketika pada 16 Desember 2025, Kamar Jaksa Agung (AGC) memerintahkan penyelidikan diubah statusnya menjadi pembunuhan sesuai Pasal 302 KUHP, dengan alasan masih diperlukan langkah penyidikan lanjutan sebelum keputusan final diambil.

Keputusan AGC untuk mereklasifikasi kasus menjadi pembunuhan merupakan sinyal kuat bahwa versi kepolisian tidak sepenuhnya diterima. Dalam praktik hukum Malaysia, inkuiri biasanya digelar untuk menyelidiki kematian yang terjadi dalam tahanan atau akibat tindakan aparat. Dengan adanya inkuiri, pengadilan akan menilai secara objektif apakah tembakan yang dilepaskan masih dalam batas kewajaran atau telah melampaui prosedur.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan sipil terhadap aparat keamanan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, proses hukum yang transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Meski sistem hukum berbeda, prinsip akuntabilitas dan keadilan restoratif tetap relevan untuk dikaji.

Komisioner Kumar menegaskan bahwa semua pihak yang dianggap relevan akan dipanggil untuk memberikan kesaksian, termasuk para polisi yang kini berstatus non-aktif. "Mereka akan dipanggil sebagai bagian dari proses inkuiri," katanya. Ini menunjukkan bahwa aparat tidak kebal hukum, namun sekaligus membuka ruang bagi keluarga korban untuk menguji bukti-bukti yang selama ini dirahasiakan.

Pertanyaan yang kini menggantung adalah sejauh mana inkuiri ini mampu mengungkap kebenaran di balik tembakan yang menewaskan tiga anak muda tersebut. Apakah akan ada temuan baru yang mengubah pandangan publik, atau justru mengukuhkan versi polisi? Proses hukum yang berjalan akan menjadi ujian bagi kredibilitas institusi kepolisian Malaysia di mata warganya sendiri.