Newcastle University Angkat Pewaris Minyak India sebagai Guru Besar Keberlanjutan, Ilmuwan Dunia Bereaksi

Newcastle University di Inggris menghadapi gelombang kritik setelah menganugerahkan gelar profesor praktik di bidang keberlanjutan kepada Anant Ambani, pewaris kekayaan minyak dan gas India yang juga mengelola kebun binatang raksasa kontroversial. Keputusan ini diumumkan pekan ini dan langsung memicu reaksi keras dari kalangan akademisi serta pemerhati lingkungan.

Ambani, 31 tahun, adalah putra Mukesh Ambani, orang terkaya di India yang membangun imperium bisnis dari sektor minyak dan gas. Mukesh memiliki kilang minyak terbesar di dunia dan dikenal dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan menghadiri pernikahan mewah Anant pada 2024. Kekayaan Anant diperkirakan mencapai £90 miliar, dan ia menjabat sebagai pemimpin transisi energi terbarukan di dewan eksekutif Reliance Group.

Universitas menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan atas "kontribusi Ambani terhadap konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, kesejahteraan hewan, dan pengelolaan lingkungan" melalui Vantara, sebuah kebun binatang seluas 1.400 hektare di Gujarat yang ia dirikan. Vantara diklaim sebagai pusat penyelamatan satwa dengan lebih dari 150.000 hewan, termasuk 200 singa, 250 macan tutul, dan 900 buaya. Namun, kelompok konservasi telah lama mempertanyakan asal-usul satwa tersebut, terutama karena banyak yang merupakan spesies terancam punah. Vantara sendiri tidak pernah terbukti bersalah secara hukum.

Reaksi datang dari berbagai pihak. Ramachandra Guha, intelektual terkemuka India dan penulis buku tentang sejarah lingkungan, menyebut pilihan Newcastle sebagai "sangat membingungkan". Ia menilai ada setidaknya 50 hingga 100 individu yang jauh lebih layak menerima penghargaan tersebut, seperti ilmuwan tanah, ahli energi, pakar konservasi air, dan pekerja hutan komunitas yang telah memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan di India. Guha mempertanyakan dasar pertimbangan universitas dan apakah telah dilakukan uji tuntas yang memadai. "Ini kemungkinan akan merusak kredibilitas institusi dan standing intelektual universitas," ujarnya.

Bhuvan Mangalore, peneliti perdagangan satwa ilegal yang sedang menulis disertasi tentang Vantara di Anglia Ruskin University, hanya bertanya, "Apakah ini lelucon?" Sementara itu, Prof Matt Perry, ketua serikat dosen di Newcastle University, mengungkapkan bahwa staf telah menolak penunjukan tersebut dengan alasan lingkungan. Prof Lyla Mehta dari University of Sussex memperingatkan bahaya ketika dana filantropi dan korporasi mulai membentuk dunia akademik. "Universitas seharusnya menjadi tempat yang mempertanyakan kekuasaan dan meminta pertanggungjawaban korporasi, bukan memberikan legitimasi akademik kepada mereka," tegasnya.

"Di saat krisis iklim menuntut penghentian segera minyak dan gas, kita harus menuntut institusi publik kita untuk lebih baik," kata Lorne Stockman dari Oil Change International.

Kontroversi ini bukan yang pertama bagi Vantara. Pada 2025, investigasi surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung mengungkap bahwa banyak satwa yang dikirim ke Vantara berasal dari negara-negara dengan jaringan perdagangan satwa buram seperti Republik Demokratik Kongo dan Uni Emirat Arab, memicu kekhawatiran perdagangan ilegal spesies terancam punah. Investigasi Mahkamah Agung India pada Agustus tahun lalu membebaskan pengelola kebun binatang dari kesalahan, tetapi misi pencarian fakta Cites menemukan bahwa beberapa izin impor kemungkinan dipalsukan. Cites merekomendasikan pembatasan impor satwa liar India, namun keputusan itu dibatalkan setelah protes dari India, AS, dan Jepang. Pada Agustus lalu, Vantara mengumumkan "reset" operasional dengan menunjuk mantan kepala Cites dan secara sukarela menghentikan semua impor satwa hingga Juni tahun depan.

Pihak Ambani dan Vantara menolak berkomentar untuk artikel ini, namun mereka sebelumnya membantah tuduhan perdagangan satwa ilegal. "Misi dan fokus kami tetap pada penyelamatan, rehabilitasi, dan perawatan hewan," demikian pernyataan mereka. Juru bicara Newcastle University membela keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa gelar profesor praktik diberikan untuk mengakui kontribusi Ambani melalui Vantara dan perannya sebagai pemimpin transisi energi hijau di Reliance Group.

Konteks Indonesia

Kasus ini menyoroti isu yang juga relevan di Indonesia: meningkatnya peran dana korporasi dan filantropi dalam dunia pendidikan tinggi. Beberapa universitas di Tanah Air mulai menjalin kerja sama dengan perusahaan besar untuk program keberlanjutan, riset, dan beasiswa. Meski dapat mendukung pendanaan, ketergantungan pada dana korporasi berpotensi mengikis independensi akademik dan mengaburkan garis antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi dan menghadapi tantangan serius dalam perdagangan satwa ilegal. Pengangkatan tokoh yang terlibat dalam kontroversi satwa seperti ini dapat memicu pertanyaan tentang standar etika dalam kerja sama internasional di bidang konservasi.

Ke depan, Newcastle University menghadapi ujian kredibilitas: apakah mereka akan mempertahankan keputusan tersebut atau meninjau ulang di tengah tekanan global? Sementara itu, bagi Indonesia, momen ini bisa menjadi cermin untuk memperkuat tata kelola dan transparansi dalam kemitraan akademik dengan sektor swasta, agar komitmen keberlanjutan tidak sekadar menjadi alat pencitraan.