Durasi Bukan Patokan Tunggal: Pakar Singapura Dorong Intervensi Berbasis Pola Penggunaan Medsos Remaja
Baca dalam 60 detik
- Panel Kementerian Kesehatan Singapura menyarankan fokus pada fitur berisiko daripada larangan usia untuk melindungi remaja dari dampak negatif media sosial.
- Para ahli membedakan penggunaan berlebihan (lebih dari 3 jam/hari) dengan penggunaan bermasalah yang ditandai obsesi validasi dan penarikan diri dari interaksi nyata.
- Rekomendasi mencakup penguatan literasi digital di rumah, sekolah, dan komunitas, serta regulasi fitur seperti infinite scroll dan auto-play.

Laporan panel ahli yang dibentuk Kementerian Kesehatan Singapura menegaskan bahwa durasi bermedia sosial bukanlah indikator tunggal gangguan mental pada remaja. Sebaliknya, pola penggunaan yang bermasalah—seperti obsesi mengecek like atau menarik diri dari pergaulan—justru membutuhkan intervensi lebih dalam, termasuk konseling dan penguatan mekanisme koping.
Dalam laporan yang dirilis 30 Juli lalu, panel yang terdiri dari akademisi dan praktisi kesehatan mental ini merekomendasikan pendekatan yang lebih bernuansa dibanding larangan usia menyeluruh. Mereka menilai fitur-fitur tertentu pada platform seperti infinite scroll, auto-play, dan umpan berbasis algoritma lebih layak menjadi sasaran regulasi karena berpotensi memperburuk kesehatan mental pengguna muda.
Andrew Yee, asisten profesor di Wee Kim Wee School of Communication and Information, NTU, menjelaskan bahwa remaja yang menghabiskan empat jam sehari untuk mengobrol dengan teman atau terlibat dalam komunitas penggemar masih bisa dikategorikan sehat. Syaratnya, interaksi daring tersebut terbawa ke persahabatan di sekolah, pola tidur dan makan tetap terjaga, serta mampu meletakkan ponsel saat dibutuhkan.
Sebaliknya, penggunaan satu jam sehari yang diisi dengan kecemasan memeriksa like, membandingkan diri dengan orang lain, dan menghindari pertemuan fisik justru menjadi sinyal bahaya. Shawn Soh, konselor utama Touch Community Services, mengaitkan pola ini dengan tekanan emosional, kesepian, atau kebutuhan kuat akan validasi sosial. "Intervensi bisa berupa konseling, memperkuat regulasi emosi, dan membangun cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujarnya.
Laporan ini juga merekomendasikan respons lintas sektor, mengingat tidak ada satu intervensi pun yang cukup berdiri sendiri. Lim Choon Guan, ketua panel, mengusulkan lebih banyak workshop literasi siber untuk orang tua di pusat komunitas. Ia mencontohkan kolaborasi TikTok dan Touch Cyber Wellness yang telah berjalan di Bukit Batok East untuk melatih orang tua dan remaja tentang kesiapan bermedia sosial.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat tingginya penetrasi media sosial di kalangan pelajar. Alih-alih sekadar membatasi durasi, orang tua dan pendidik dapat mulai mengamati jenis konten yang dikonsumsi anak. "Brainrot scrolling di TikTok, menonton video masak di YouTube, dan melihat aktivitas teman di Instagram adalah pengalaman yang sangat berbeda," kata Yee. Ia mendorong orang tua untuk terlibat dalam aktivitas daring anak dan menjelaskan dampak masing-masing jenis konten.
Sementara itu, Soh menyarankan sekolah menciptakan ruang diskusi terpandu dan pembelajaran berbasis skenario. Pertanyaan seperti bagaimana perasaan anak setelah mengonsumsi konten tertentu, mengapa mereka tertarik, dan apakah interaksi daring memengaruhi suasana hati atau tidur, dapat menjadi pintu masuk refleksi. "Kuncinya adalah penguatan literasi digital secara konsisten di berbagai titik—rumah, sekolah, dan komunitas—agar remaja mendapat panduan yang jelas saat menjelajah ruang daring," tambahnya.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana regulator di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan mengadopsi pendekatan berbasis fitur ini. Apakah platform akan lebih proaktif merancang pengalaman yang sehat, atau justru menunggu tekanan regulasi? Pilihan ini akan menentukan apakah generasi muda dapat memanfaatkan media sosial tanpa mengorbankan kesehatan mental mereka.



