Serap 55 Persen Alokasi, BPH Migas Dorong Perluasan Jargas di Bojonegoro

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai penyerapan gas bumi untuk jaringan gas (jargas) di Bojonegoro, Jawa Timur, baru mencapai sekitar 55 persen dari total alokasi yang tersedia. Angka itu menjadi sinyal bahwa masih ada ruang besar untuk memperluas akses energi bersih bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil di wilayah penghasil migas tersebut.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, dari sisi pembiayaan, penggunaan gas bumi mampu memberikan efisiensi hampir 45 persen dibandingkan bahan bakar lain. Artinya, masyarakat bisa menekan pengeluaran bulanan secara signifikan. "Asas manfaat ini pasti untuk mendorong efisiensi dalam rangka pembelian bahan bakar," ujarnya dalam bimbingan teknis di Bojonegoro, Sabtu (8/8/2026).

Bojonegoro sendiri merupakan salah satu lumbung energi nasional dengan potensi besar untuk pengembangan jargas. Pengembangan bisa dilakukan melalui skema APBN, dukungan APBD, maupun inisiatif mandiri PT PGN (Persero) Tbk. Saat ini, jargas telah beroperasi di tiga kecamatan, yakni Bojonegoro, Ngasem, dan Gayam, yang masuk wilayah operasional PGN Sales and Operation Regional (SOR) III.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyebut sudah ada 16.200 sambungan jargas yang terpasang di Bojonegoro dan dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap jumlah itu bisa ditambah lagi agar dampak ekonominya semakin terasa. "Kami mewakili masyarakat Bojonegoro, mohon dukungannya supaya bisa ditambah lagi," katanya.

Dari sisi konsumen, testimoni warga menunjukkan jargas tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menghilangkan kekhawatiran akan kelangkaan LPG. Suharsini (54), pengguna rumah tangga, mengaku setiap hari memasak air panas lima kali tanpa perlu khawatir mencari tabung gas. "Sejauh ini jargas PGN tidak ada kendala dan harganya menurut saya sudah imbang Rp4.250 per meter kubik," tuturnya.

Pelaku usaha mikro juga merasakan manfaat serupa. Dwi Merawati (46) mengaku pengeluaran usahanya lebih hemat, dengan tagihan bulanan sekitar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu. Sementara itu, Ahmad Arief Mardianto (48), pengguna jargas untuk restoran cepat saji, mencatat biaya operasional turun drastis dari rata-rata Rp8,3 juta per bulan saat masih memakai LPG menjadi Rp5,5 juta setelah beralih ke jargas. "Dari segi keamanan, jargas lebih aman, tinggal narik tuas saja sudah bisa lancar," jelasnya.

General Manager PGN SOR III Hedi Hedianto menegaskan komitmen perusahaannya menjaga keandalan pasokan, infrastruktur, dan pelayanan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyaluran gas bumi melalui pipa. "Kita bersama-sama memastikan pelayanan terbaik untuk mendukung asta cita pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional," ucapnya.

Bagi Indonesia, perluasan jargas di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan memperkuat kemandirian energi. Dengan harga yang lebih stabil dan pasokan yang kontinu, jargas dapat menjadi tulang punggung energi rumah tangga dan UMKM, sekaligus menekan subsidi energi yang selama ini membebani APBN.

Ke depan, tantangan utama adalah mempercepat pembangunan jaringan pipa ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau, serta memastikan harga tetap kompetitif di tengah fluktuasi harga komoditas. Apakah BPH Migas dan PGN mampu mengejar target perluasan sambungan di tengah keterbatasan anggaran dan kompleksitas geografis? Jawabannya akan menentukan seberapa cepat Indonesia mencapai visi ketahanan energi yang berkeadilan.