Menuju 2027: Bisnis Kuliner Anjing di Korea Selatan Menghadapi Senjakala

Seoul, 9 Agustus 2026 — Larangan total budidaya, pemotongan, dan penjualan daging anjing di Korea Selatan yang akan berlaku penuh pada Februari 2027 kini memasuki babak akhir. Lebih dari 80 persen dari 1.500 peternakan yang terdata telah tutup, menyisakan kurang dari 300 unit yang masih beroperasi. Di balik angka itu, para pedagang dan pemilik restoran di Seoul merasakan langsung dampaknya: omzet mereka menyusut hingga sepertiga dari masa jaya, dan harga daging anjing melonjak tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Undang-undang yang disahkan pada Januari 2024 setelah puluhan tahun diperdebatkan ini memberi masa transisi tiga tahun bagi para peternak. Pemerintah menawarkan kompensasi hingga 600.000 won (sekitar Rp7 juta) per ekor, pinjaman bunga rendah, serta program pelatihan kerja dan konseling untuk membantu peralihan profesi. Namun, di lapangan, banyak pelaku usaha kecil yang merasa terombang-ambing. Lee Deok-sung, pemilik restoran sup daging anjing (boshintang) di dekat Pasar Dongdaemun yang telah berjualan selama 45 tahun, mengaku musim panas tahun ini menjadi yang terburuk. Ia harus menaikkan harga semangkuk sup dari 16.000 won menjadi 25.000 won hanya untuk menutup biaya operasional.

Fenomena ini tidak lepas dari pergeseran budaya yang mendalam. Dulu, daging anjing dianggap sebagai sumber protein murah yang populer sejak era penjajahan Jepang dan pasca-Perang Korea. Referensi sejarah bahkan menyebutkan dalam teks medis abad ke-17, Donguibogam, bahwa daging anjing dipercaya dapat memulihkan stamina. Namun kini, anjing semakin diposisikan sebagai hewan peliharaan, bukan ternak. Annie Ko, musisi yang mengadopsi anjing Labrador bernama DeeJay dari peternakan di Wonju, menggambarkan perubahan ini: “Ketika saya melihat asal-usul DeeJay, saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada orang yang tega memakannya?”

Di tengah transisi, sejumlah restoran mulai beralih ke daging kambing hitam sebagai pengganti karena tekstur dan rasanya yang mirip. Namun, penerimaan pasar masih rendah. Lee Kyung-ja, pemilik restoran boshintang lain yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun, mengaku beberapa hari tidak ada pelanggan sama sekali. “Beralih ke kambing hitam berarti saya harus membangun basis pelanggan dari nol. Pada usia saya, itu sangat sulit,” ujarnya. Sementara itu, sebagian pelanggan setia masih memilih daging anjing karena dianggap lebih lezat, dan praktisi pengobatan tradisional Korea masih merekomendasikannya untuk pemulihan penyakit.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Korea Selatan. Di Asia, praktik konsumsi daging anjing masih berlangsung di Korea Utara, China, Vietnam, dan Indonesia. Menariknya, Jakarta telah melarang penjualan dan konsumsi daging anjing sejak November 2025 sebagai bagian dari upaya menekan rabies. Sementara itu, Pyongyang justru menggelar kompetisi memasak sup daging anjing tingkat kota pada Juli 2025 yang melibatkan 200 koki, menunjukkan perbedaan pendekatan antar negara.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana kebijakan publik dapat menggeser praktik budaya yang telah mengakar. Jakarta yang telah mengambil langkah serupa menunjukkan bahwa larangan berbasis kesehatan masyarakat bisa diterima. Namun, transisi di Korea Selatan mengingatkan bahwa dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil harus dikelola dengan hati-hati. Program kompensasi dan pelatihan ulang menjadi kunci agar tidak ada yang tertinggal.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah industri daging anjing akan punah di Korea Selatan, melainkan bagaimana warisan budaya ini ditransformasikan. Apakah kambing hitam akan menjadi pengganti yang diterima luas? Atau justru makin banyak warga Korea yang beralih menjadi vegetarian? Yang jelas, DeeJay, anjing yang kini berusia 11 tahun, tidur di kaki majikannya setiap malam—sebuah pengingat bahwa perubahan sosial sering kali dimulai dari satu kisah personal.