Pergeseran di Tubuh Militer China: Xi Jinping Dinilai Belum Tuntas Membangun Kembali Kepemimpinan PLA

Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang melanda tubuh militer China, sejumlah jabatan strategis Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) kini diisi oleh perwira berpangkat lebih rendah tanpa pengumuman resmi dari Beijing. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kesiapan Presiden Xi Jinping dalam merombak jajaran petinggi militer, sekaligus menyoroti bagaimana ia menyeimbangkan kebutuhan akan loyalitas politik dengan tuntutan profesionalisme di lingkungan yang tengah bergejolak.

Laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk pengamatan terhadap media pemerintah dan penampilan publik para perwira, menunjukkan bahwa setidaknya 20 posisi kunci di PLA telah mengalami pergeseran. Dari jumlah tersebut, 15 perwira diidentifikasi sebagai kandidat pemimpin baru, namun hanya sebagian kecil yang pengangkatannya diumumkan secara formal. Situasi ini menggambarkan adanya semacam "masa percobaan" bagi para pejabat baru, di mana mereka menjalankan tugas tanpa kepastian status, sementara Xi Jinping tampak berhati-hati dalam memberikan mandat penuh.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari rentetan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi militer. Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan Liu Zhenli, misalnya, kini tengah menjalani penyidikan. Sebelumnya, anggota CMC lainnya seperti He Weidong dan Miao Hua telah dipecat dari partai dan militer pada 2025, menyusul mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu pada 2024. Akibatnya, dari tujuh kursi CMC yang terbentuk setelah Kongres Partai ke-20, hanya dua yang aktif, yaitu Xi Jinping sendiri dan Wakil Ketua Zhang Shengmin yang baru diangkat pada Oktober 2025.

Kekosongan kepemimpinan ini tidak hanya terjadi di level puncak, tetapi juga merambah ke departemen-departemen CMC, komando teater, dan angkatan bersenjata. Banyak posisi yang ditinggalkan perwira senior kini diisi oleh wakil atau pejabat sementara yang belum dikonfirmasi. Shanshan Mei, ilmuwan politik di RAND Corporation, menilai bahwa meskipun pengangkatan formal telah dilakukan untuk beberapa komando strategis seperti Teater Timur dan Tengah, sebagian besar lapisan di bawahnya dijalankan oleh perwira berpangkat lebih rendah yang tidak diumumkan. "Dengan begitu banyak kursi yang belum pasti, otoritas pengambilan keputusan justru terkonsentrasi di puncak, pada Xi dan segelintir pejabat yang dikonfirmasi," ujarnya.

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan adanya kelambanan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis. Dennis Wilder, profesor di Georgetown University dan mantan direktur Dewan Keamanan Nasional AS untuk China, menyebut adanya "paralysis" dalam pengambilan keputusan senior. "Tidak ada yang ingin membuat kesalahan yang berujung pada pembersihan. Mereka akan menunggu sinyal jelas dari Xi sebelum mengambil keputusan penting," katanya. Nathan Attrill dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menambahkan, risiko terbesar bukanlah pembangkangan, melainkan keraguan. "Pemimpin sementara mungkin menunda keputusan, menghindari melaporkan kabar buruk, atau enggan menyimpang dari rencana yang telah disetujui," jelasnya.

Meski demikian, para analis menilai bahwa kelangsungan operasional militer sehari-hari masih terjaga. Banyak perwira yang naik jabatan sebelumnya merupakan wakil atau kepala staf yang sudah akrab dengan prosedur internal. Mereka memiliki pengetahuan organisasi yang memadai untuk menjalankan tugas rutin, termasuk patroli di sekitar Taiwan yang menjadi "normal baru" dalam aktivitas militer China. Namun, Suyash Desai, ilmuwan politik yang fokus pada kebijakan pertahanan China, mengingatkan bahwa efektivitas militer hanya bisa diuji dalam konflik nyata. "Kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan ide-ide baru seperti tujuan operasi gabungan terintegrasi atau operasi pendaratan amfibi, karena operasi semacam itu lebih dari sekadar kontinuitas," katanya.

Pergeseran kepemimpinan ini juga menyoroti perubahan keseimbangan antar angkatan. Munculnya perwira berlatar belakang angkatan udara, seperti Wang Gang, Yang Zhibin, dan Han Shengyan, di posisi-posisi senior dinilai sebagai sinyal bahwa Xi Jinping mulai beralih dari angkatan darat yang dianggap tercemar oleh jaringan patronase. Wilder mengaitkan hal ini dengan dampak pembersihan terhadap jaringan tentara yang terkait dengan mantan anggota CMC He Weidong dan Miao Hua, yang pernah bertugas di Grup Tentara ke-31 di Fujian. "Xi mungkin percaya bahwa sebagai angkatan yang lebih teknokratis dan kurang kuat, dia harus beralih ke kandidat dari daftar ini," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika internal militer China ini patut dicermati. Stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pertahanan dan keamanan China, terutama terkait klaimnya di Laut China Selatan. Meskipun fokus utama China saat ini adalah Taiwan, perubahan kepemimpinan di tubuh PLA dapat memengaruhi gaya patroli dan operasi militer China di wilayah yang berdekatan dengan Indonesia. Namun, para analis menekankan bahwa gangguan personel semata tidak otomatis berarti penurunan kesiapan operasional. Ujian sebenarnya, menurut Mei, adalah kualitas latihan gabungan. "Sinyal personel menunjukkan gangguan institusional; itu menjadi bukti tentang kesiapan hanya jika bertepatan dengan penurunan operasional yang terlihat," katanya.

Pertanyaan besarnya kini mengarah pada siapa yang akan bertahan dalam rombakan besar-besaran ini hingga Kongres Partai ke-21 pada 2027. Apakah Xi Jinping akan memberikan kepercayaan penuh kepada para pejabat sementara yang tengah diuji, atau justru melakukan perombakan lebih lanjut? Yang jelas, proses ini masih jauh dari selesai, dan setiap langkah Xi akan menentukan arah masa depan militer China di tengah ketidakpastian regional yang semakin kompleks.