Naskah PPHN Dibuka ke Publik Setelah 17 Agustus, MPR Kaji Payung Hukum agar Mengikat Semua Lembaga

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memastikan naskah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dibuka untuk publik setelah 17 Agustus 2026. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyempurnaan dokumen yang kelak menjadi pedoman pembangunan nasional lintas periode pemerintahan.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (7/8), Muzani mengungkapkan telah meminta Badan Pengkajian MPR untuk mempublikasikan naskah tersebut setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. "Saya akan minta kepada Badan Pengkajian, nanti setelah tanggal 17 Agustus agar dibuka ke publik. Saya kira tidak ada masalah untuk publik membaca," ujarnya. Ia menambahkan, publikasi ini penting agar para akademisi, pengamat hukum tata negara, dan wartawan dapat turut mengkaji substansi PPHN sebelum difinalisasi.

Wacana pembukaan naskah ini muncul di tengah tarik-menarik soal format hukum PPHN. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023, Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi memiliki daya ikat terhadap lembaga negara di luar MPR. Konsekuensinya, MPR harus mencari instrumen hukum alternatif yang mampu memaksa seluruh cabang kekuasaan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—untuk tunduk pada PPHN. Muzani mengakui persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Ia menjelaskan, penyusunan PPHN sebenarnya telah berlangsung sejak dua periode kepemimpinan MPR sebelumnya, dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi dalam forum diskusi. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah PPHN akan dituangkan dalam bentuk undang-undang, TAP MPR yang direvisi, atau justru melalui amendemen konstitusi. "Ini yang sedang akan dibahas dalam rapat-rapat gabungan berikutnya. Belum dibahas, tapi tadi pandangan-pandangan itu mengemuka bermacam-macam varian," kata Muzani seusai rapat gabungan MPR, Rabu (5/8).

PPHN sendiri dirancang sebagai haluan negara yang bersifat jangka panjang, melampaui masa jabatan presiden satu atau dua periode. Muzani menegaskan, "Kita berharap itu menjadi panduan bagi masa kepresidenan-kepresidenan yang akan datang karena itu tidak melampaui masa kepresidenan satu-dua periode, tapi bisa berperiode-periode." Dengan demikian, PPHN diharapkan menjadi kompas bagi arah pembangunan yang konsisten dan tidak mudah berubah oleh pergantian kekuasaan.

Keputusan untuk membuka naskah PPHN ke publik merupakan respons atas kritik selama ini bahwa proses penyusunan dokumen strategis negara kerap berlangsung tertutup. Dengan melibatkan publik, MPR berharap dapat menjaring masukan yang lebih luas, termasuk dari kalangan pemerhati ketatanegaraan. "Sehingga sebaiknya ini setelah selesai, dibaca kembali para pemerhati persoalan ketatanegaraan, ya dosen, ya perguruan tinggi, ya para pengamat, ya wartawan, semuanya saya kira sebaiknya dilibatkan," imbuh Muzani.

Bagi Indonesia, kehadiran PPHN yang mengikat memiliki implikasi besar terhadap stabilitas kebijakan pembangunan. Selama ini, pergantian presiden kerap diiringi perubahan prioritas program, yang berdampak pada ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Jika PPHN berhasil diwujudkan dengan kekuatan hukum yang kuat, arah pembangunan nasional menjadi lebih terprediksi, sehingga iklim investasi dapat membaik. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan PPHN tidak menjadi alat justifikasi bagi kekuasaan yang terlalu terpusat.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: akankah MPR berani mengambil langkah amendemen konstitusi yang kontroversial, atau memilih jalan tengah yang lebih aman secara politik? Keputusan ini tidak hanya menentukan nasib PPHN, tetapi juga masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.