Gelombang Protes Pencari Kerja di Jharkhand: Tuntutan Transparansi Ujian Pemerintah Menggema hingga ke Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Ribuan pemuda di Jharkhand, India, berunjuk rasa di Ranchi sejak 25 Juli, menuntut pembatalan ujian sipil yang diduga bocor dan dimanipulasi.
- Gerakan ini mendapat dukungan politik dari BJP dan Kongres, namun para demonstran menegaskan kemandirian mereka dari partai.
- Krisis kepercayaan pada sistem rekrutmen pemerintah India menyoroti tantangan serupa yang dihadapi Indonesia dalam reformasi birokrasi dan transparansi seleksi.
Gelombang protes pemuda kembali mengguncang India, kali ini di negara bagian Jharkhand. Ribuan pencari kerja telah menduduki stadion di ibu kota Ranchi sejak 25 Juli, menuntut pembatalan ujian pegawai negeri sipil yang mereka yakini penuh kecurangan. Aksi ini muncul hanya beberapa pekan setelah demonstrasi besar 'kecoa' di Delhi yang menyoroti kebocoran kertas ujian, menandakan krisis kepercayaan yang meluas terhadap sistem rekrutmen pemerintah India.
Pemicu langsungnya adalah ujian penyisihan yang digelar pada April lalu. Setelah hasilnya diumumkan pada Juli, beredar lembar jawaban yang diduga bocor di media sosial, memperlihatkan sejumlah peserta yang dinyatakan lulus hanya menjawab sedikit soal. Hal ini memicu dugaan manipulasi hasil. Para pengunjuk rasa mendesak ujian diulang dan kasusnya diselidiki Biro Investigasi Pusat (CBI), badan investigasi federal utama India.
Otoritas Jharkhand telah merespons dengan menunjuk Departemen Investigasi Kriminal (CID) untuk menyelidiki. Ketua Komisi Pelayanan Publik Jharkhand, L Khiangte, mengundurkan diri pada 22 Juli dan telah diperiksa. Peran perusahaan swasta yang mengelola sebagian proses ujian juga tengah diteliti. Menteri Jharkhand, Deepika Pandey Singh, menyatakan pemerintah telah bergerak sebelum protes memuncak dan meminta para demonstran memberi waktu bagi CID untuk bekerja. Namun, tuntutan agar kasus dilimpahkan ke CBI masih menjadi titik alot.
Di balik tuntutan teknis, protes ini merefleksikan keputusasaan generasi muda India yang berjuang mendapatkan pekerjaan pemerintah—sumber pendapatan tetap, status sosial, dan gerbang menuju kelas menengah. Savita Kumari, 28 tahun, telah menunggu sejak 2019 dan mengikuti ujian dua kali. Saat hasil keluar tengah malam, namanya tak tercantum. "Kami menangis semalaman," tuturnya. Ia menduga kertas jawabannya diisi setelah ujian, sebuah praktik yang menurutnya lazim terjadi.
Fenomena ini bukan hanya milik Jharkhand. Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang independen telah menyatakan dukungannya, menghubungkan aksi di Ranchi dengan protes di Delhi. Namun, ada perbedaan mencolok: protes di Ranchi mendapat sokongan politik kuat dari BJP yang oposisi dan Kongres yang berkuasa di tingkat nasional. Meski demikian, para demonstran menolak dijadikan alat politik. Vikram Kumar, yang menunggu rekrutmen insinyur asisten sejak 2019, menegaskan, "Mahasiswa akan memimpin gerakan ini. Politisi boleh mendukung, tapi tinggalkan bendera dan agenda partai di rumah."
Bagi Indonesia, kisah Jharkhand adalah cermin yang relevan. Di tengah upaya reformasi birokrasi, kasus kebocoran soal dan praktik jual beli jabatan masih menjadi momok. Meski mekanisme seleksi berbasis komputer (CAT) telah diterapkan, kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara ujian tetap rapuh. Jika India—dengan institusi sekuat CBI—masih menghadapi gejolak seperti ini, Indonesia perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen ASN, termasuk pengawasan independen dan sanksi tegas bagi pelanggar.
Pemerintah Jharkhand telah menawarkan dialog, dan para pengunjuk rasa membentuk delegasi 11 orang, meski pertemuan formal belum terjadi. Pertanyaannya, akankah pemerintah memenuhi tuntutan pembatalan ujian dan penyelidikan CBI? Atau justru membiarkan api protes menyala lebih lama, menguji kesabaran generasi yang merasa masa depannya terus ditunda? Jawabannya akan menentukan apakah kepercayaan pada sistem dapat dipulihkan, atau semakin terkikis.
