Rasio Swasembada Pangan Jepang Anjlok ke 37%, Target 2030 Kian Jauh

Rasio swasembada pangan Jepang berbasis kalori kembali merosot ke titik terendah, yakni 37 persen pada tahun fiskal yang berakhir Maret lalu. Angka ini turun satu poin persentase dibanding periode sebelumnya dan masih jauh dari target pemerintah sebesar 45 persen pada 2030, seperti diumumkan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan setempat, Jumat (7/8).

Bagi negara maju sekelas Jepang, angka ini menjadi alarm tersendiri. Di tengah ketegangan geopolitik yang memanas—perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai dan konflik di Timur Tengah—ketergantungan pada impor pangan membuat Jepang rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Padahal, negara-negara seperti Australia, Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat mencatat rasio di atas 100 persen, sementara Jerman 81 persen, Inggris 56 persen, dan Italia 51 persen pada 2023.

Kementerian menilai penurunan ini dipicu oleh berkurangnya konsumsi nasi di dalam negeri serta meningkatnya stok pangan yang dipegang sektor swasta. Selain itu, pergeseran pola makan masyarakat Jepang dari nasi menuju daging dan makanan berbahan minyak turut menekan angka tersebut. Padahal, selama lebih dari satu dekade, pemerintah telah berupaya mendongkrak produksi domestik untuk komoditas yang selama ini diimpor dalam jumlah besar, seperti gandum dan kedelai.

Yang menarik, jika diukur dari nilai produksi, rasio swasembada Jepang justru naik dua poin persentase menjadi 66 persen. Kenaikan ini ditopang oleh melonjaknya harga domestik untuk beras dan produk peternakan. Namun, indikator berbasis kalori tetap menjadi patokan utama karena mencerminkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan energi pangan warganya secara mandiri.

Di balik angka-angka itu, sektor pertanian Jepang menghadapi persoalan struktural yang tak kunjung teratasi: petani yang menua, minimnya generasi penerus, dan menyusutnya lahan garapan. Toshiaki Sasaki, direktur perencanaan di kantor ketahanan pangan kementerian, mengatakan untuk mengejar target 45 persen, Jepang berencana memperluas areal tanam gandum dan kedelai. Rencana ini akan dievaluasi kembali pada akhir bulan ini, dengan kemungkinan penambahan langkah-langkah baru jika diperlukan.

Konteks Indonesia: Ketahanan pangan juga menjadi isu krusial di dalam negeri. Meski Indonesia tidak mengalami krisis swasembada separah Jepang, kasus ini menjadi pelajaran bahwa ketergantungan pada impor pangan pokok—seperti gandum dan kedelai—bisa menjadi bumerang saat terjadi gejolak global. Indonesia sendiri masih mengimpor gandum dalam jumlah besar setiap tahunnya, sehingga fluktuasi harga dan gangguan pasokan dari negara pengekspor utama seperti Ukraina dan Rusia dapat berdampak langsung pada harga pangan dalam negeri.

Para analis menilai, Jepang perlu berinovasi tidak hanya pada perluasan lahan, tetapi juga pada adopsi teknologi pertanian presisi dan insentif bagi generasi muda untuk terjun ke sektor ini. Tanpa itu, target 2030 tampaknya akan sulit tercapai. Pertanyaannya, apakah Jepang mampu mengubah arah kebijakan pertaniannya secara fundamental, atau akankah angka 37 persen itu menjadi 'normal baru' yang harus diterima?