Anggaran Nias Naik Dua Kali Lipat: Bobby Nasution Pindah Kantor ke Kepulauan, DPRD Sumut Awasi Ketat

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandakan alokasi anggaran pembangunan untuk Kepulauan Nias menjadi hampir Rp500 miliar pada 2026, sekaligus memindahkan pusat kegiatan gubernur ke wilayah kepulauan tersebut sebagai simbol keseriusan mengejar ketertinggalan. Langkah Gubernur Bobby Nasution ini langsung mendapat sorotan dan apresiasi dari DPRD Sumut, yang melihatnya sebagai model kepemimpinan baru yang patut didukung.

Keputusan untuk berkantor di Nias bukan sekadar seremonial. Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya, menegaskan bahwa kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat merupakan cara paling efektif untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana. "Kami mengapresiasi langkah Gubernur yang tidak hanya mencanangkan program, tetapi turun langsung memastikan pelaksanaannya di lapangan," ujarnya saat ditemui di Pantai Tureloto, Kabupaten Nias Utara, Jumat (7/2/2026).

Kebijakan ini lahir dari realitas pahit: Kepulauan Nias masih tercatat sebagai salah satu wilayah tertinggal di Sumatera Utara. Meski telah lama menjadi perhatian, kesenjangan infrastruktur dan ekonomi antara Nias dan wilayah lain di provinsi itu masih terasa. Dengan memindahkan kantor gubernur, Pemprov Sumut berharap dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini kerap terabaikan.

Anggota DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Ini model kepemimpinan baru. Gubernur tidak hanya duduk di Medan, tetapi hadir di tengah warga untuk mendengar langsung persoalan mereka," katanya. Defri menambahkan bahwa kehadiran fisik pemimpin di daerah terpencil seperti Nias dapat memangkas birokrasi dan mempercepat solusi atas masalah-masalah yang selama ini mengendap.

Namun, di balik apresiasi tersebut, DPRD Sumut mengingatkan bahwa anggaran sebesar itu harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Timbul Jaya menekankan bahwa pengawasan legislatif akan diperketat, terutama untuk memastikan setiap proyek infrastruktur dan program sosial benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. "Kami tidak ingin anggaran menguap tanpa hasil. Karena itu, kami akan turun langsung memantau pelaksanaan di lapangan," tegasnya.

Keputusan Bobby Nasution ini juga menjadi sorotan di tingkat nasional, mengingat ia adalah menantu Presiden Joko Widodo. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai upaya membangun citra kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu mengelola daerah dengan tantangan geografis yang sulit. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan warga Nias, bukan sekadar simbolisme.

Bagi masyarakat Nias, yang selama ini kerap merasa terpinggirkan, kehadiran gubernur di tengah mereka memberikan harapan baru. Meski demikian, mereka juga menunggu bukti konkret: jalan yang mulus, fasilitas kesehatan yang memadai, dan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Pertanyaan besarnya adalah apakah kebijakan ini akan berlanjut setelah masa jabatan Bobby berakhir, atau hanya menjadi proyek sesaat yang ditinggalkan begitu saja.