Koalisi Baru Bersatu: PAS Tegaskan Partai Itu Otomatis Keluar dari Perikatan Nasional

Keputusan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk membentuk koalisi baru berbuntut panjang. Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Abdul Hadi Awang, menegaskan bahwa langkah tersebut secara otomatis mengeluarkan Bersatu dari Perikatan Nasional (PN), aliansi yang selama ini menjadi payung politik oposisi utama di Malaysia.

Pernyataan itu disampaikan Abdul Hadi usai ceramah Subuh di Masjid Rusila, Terengganu, Jumat (7/8/2026). Menurutnya, konstitusi PN telah mengatur bahwa partai yang bergabung dengan koalisi lain akan kehilangan status keanggotaannya. “Mereka telah mengumumkan niat untuk membentuk aliansi lain. Dengan demikian, mereka otomatis keluar dari Perikatan,” ujarnya, seperti dikutip media setempat.

Ketegangan internal ini bermula dari pernyataan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, pada 17 Juli lalu. Ia mengumumkan rencana pembentukan koalisi baru setelah pemilihan umum di Negeri Sembilan, yang berlangsung 1 Agustus. Muhyiddin bahkan menyebut aliansi baru itu akan “tangguh” dan siap menghadapi pemilihan umum berikutnya dalam waktu satu tahun. Ia juga mengisyaratkan terbukanya peluang kerja sama dengan tokoh di luar PN, seperti Prof. P. Ramasamy, mantan Wakil Ketua Menteri Penang yang kini memimpin Urimai, sebuah kelompok oposisi longgar dalam Ikatan Prihatin Rakyat (IPR).

Bagi pengamat politik Malaysia, langkah ini menandai perpecahan paling signifikan dalam kubu oposisi sejak PN dibentuk. Sebelumnya, PN yang terdiri dari PAS, Bersatu, dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) memang kerap diwarnai perbedaan strategi, terutama soal pendekatan elektoral. Namun, keputusan Muhyiddin untuk membangun poros baru di luar PN dianggap sebagai pukulan telak bagi soliditas aliansi tersebut.

Di sisi lain, situasi ini juga berdampak pada dinamika politik di Indonesia. Meski bukan bagian dari PN, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga bagi partai politik di Tanah Air yang kerap berganti koalisi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya, menilai bahwa keputusan Bersatu menunjukkan betapa rapuhnya koalisi yang dibangun tanpa dasar ideologis yang kuat. “Di Indonesia, kita sering melihat partai pindah koalisi demi kepentingan elektoral. Kasus ini bisa menjadi cermin bahwa stabilitas politik jangka panjang membutuhkan komitmen yang lebih dari sekadar bagi-bagi kursi,” ujarnya.

Abdul Hadi sendiri menegaskan tidak perlu ada pengumuman resmi atau surat pemberitahuan terkait keluarnya Bersatu. “Tidak perlu surat resmi. Berdasarkan konstitusi Perikatan, ketika seseorang bergabung dengan partai lain, mereka otomatis keluar,” katanya. Sikap tegas ini sekaligus mengirim sinyal bahwa PAS tidak akan mempertahankan hubungan dengan Bersatu yang dianggap telah mengkhianati kesepakatan awal.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana respons Muhyiddin dan kader Bersatu. Apakah mereka akan segera meresmikan koalisi baru dengan tokoh-tokoh seperti Ramasamy, atau justru berupaya merangkul kembali PAS? Yang jelas, langkah ini berpotensi mengubah peta politik Malaysia menjelang pemilihan umum berikutnya. Jika koalisi baru Muhyiddin benar-benar terbentuk, ia akan menjadi kekuatan penantang baru yang bisa menggerus suara PN maupun pemerintahan koalisi yang berkuasa. Namun, tanpa dukungan PAS yang memiliki basis massa kuat, jalan Muhyiddin diprediksi tidak mudah.