Biaya Kremasi di Tokyo Melonjak, Jepang Bersiap Hadapi Era 'Masyarakat Kematian Tinggi'

Di tengah laju penuaan penduduk yang tak terbendung, Jepang kini dihadapkan pada persoalan pelik yang menyentuh sisi paling sensitif kehidupan: biaya perpisahan terakhir. Tarif kremasi di Tokyo melonjak drastis, memicu perdebatan tentang siapa yang seharusnya menanggung beban ekonomi di balik ritual pamit terakhir bagi keluarga yang ditinggalkan.

Sejak tahun lalu, operator swasta yang menangani lebih dari separuh krematorium di 23 distrik ibu kota menaikkan tarif dasar hingga 20 persen dalam satu waktu, dengan alasan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tarif yang semula 75.000 yen (sekitar Rp8,2 juta) kini membengkak menjadi 87.000 yen (sekitar Rp9,5 juta)—hampir dua kali lipat dibandingkan 15 tahun silam. Padahal, sistem pemakaman khusus warga distrik yang semula bisa menekan biaya hingga 60.000 yen telah dihentikan sementara sejak musim semi lalu.

Fenomena ini menjadi ironi di tengah kebijakan nasional yang menetapkan bahwa krematorium seharusnya dikelola pemerintah daerah. Sekitar 98 persen dari 1.300 fasilitas di seluruh Jepang memang publik, tetapi Tokyo merupakan pengecualian historis. Sejak era Meiji, layanan kremasi di ibu kota didominasi swasta, sehingga warga Tokyo harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain yang tarifnya sering kali gratis atau di bawah 20.000 yen.

Pemerintah metropolitan Tokyo sebenarnya telah mendesak pemerintah pusat untuk membuat kerangka hukum yang memungkinkan pengendalian tarif dan kebijakan pengelolaan. Namun, analis menilai langkah itu tidak akan serta-merta menutup jurang perbedaan. Sebab, daerah lain mampu menekan biaya karena menopang sebagian besar operasional dengan dana publik, sementara Tokyo menganut prinsip pengguna membayar penuh. Bahkan krematorium milik pemerintah metropolitan sendiri mematok tarif dasar 59.600 yen—masih jauh di atas rata-rata nasional.

Di Jepang, kremasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan hukum—jenazah tidak dapat dikubur tanpa melalui proses ini. Sifatnya yang sangat publik menuntut kesenjangan biaya yang lebih ramping. Wacana menjadikan krematorium swasta sebagai aset publik memang mengemuka, tetapi biaya akuisisi yang besar menjadi ganjalan. Alternatif yang lebih realistis, menurut sejumlah pengamat, adalah memberikan kompensasi langsung kepada keluarga berduka melalui dana publik untuk menutup sebagian biaya kremasi.

Persoalan ini tidak hanya soal biaya, tetapi juga kapasitas. Seiring meningkatnya angka kematian, terutama di wilayah urban, dikhawatirkan pasokan layanan kremasi tidak akan mampu mengejar permintaan. Pemerintah metropolitan Tokyo memperkirakan kapasitas akan menipis sekitar 2035, sementara beberapa kota yang ditetapkan melalui ordinansi sudah mengalami antrean hingga satu hingga dua pekan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fiskal banyak pemerintah daerah yang kesulitan memperluas fasilitas tanpa dukungan pusat.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin tentang pentingnya perencanaan layanan pemakaman di tengah urbanisasi dan perubahan struktur penduduk. Meski mayoritas penduduk Indonesia menerapkan penguburan, kota-kota besar seperti Jakarta mulai menghadapi keterbatasan lahan makam. Pemerintah daerah dapat belajar dari Jepang bahwa kebijakan tarif dan subsidi publik harus dirancang sejak dini agar tidak menjadi beban sosial di kemudian hari.

Ke depan, Jepang perlu membuka kembali diskusi tentang bentuk pembagian beban yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran swasta dalam layanan publik yang sensitif ini. Apakah solusi subsidi langsung kepada keluarga berduka akan menjadi jawaban, atau justru diperlukan restrukturisasi kepemilikan fasilitas? Yang jelas, tanpa langkah konkret, duka keluarga di Jepang akan semakin mahal—baik secara finansial maupun emosional.