Intervensi Yen Terbesar Jepang: Rekor Harian Rp 640 Triliun Guncang Pasar, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Pekan lalu, Kementerian Keuangan Jepang mengonfirmasi intervensi pasar valuta asing terbesar dalam sejarah harian: 6,28 triliun yen atau sekitar Rp 640 triliun digelontorkan pada 30 April untuk menopang yen yang terpuruk. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 29 April 2024, sekaligus menandai babak baru dalam perang mata uang Asia yang berimplikasi luas hingga ke Indonesia.

Data kuartalan yang dirilis Jumat (7/8) menunjukkan otoritas moneter Jepang turun tangan selama tiga hari pada periode 30 April hingga 6 Mei, bertepatan dengan libur Golden Week yang membuat likuiditas pasar menipis. Total intervensi bulan itu mencapai 11,7 triliun yen, namun efeknya hanya bertahan singkat. Nilai tukar yen memang sempat menguat dari titik terendah 160,725 per dolar AS menjadi sekitar 155 per dolar AS pada 6 Mei, tetapi tren pelemahan jangka panjang tidak berubah.

Tekanan terhadap yen kembali memuncak pada Juli, ketika mata uang Negeri Sakura menyentuh level terlemah dalam 40 tahun di bawah 163 per dolar AS. Respons kali ini berbeda: Jepang tidak bergerak sendirian. Dalam intervensi yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, Departemen Keuangan AS menjual euro untuk membeli yen. Langkah yang disebut sebagai pelanggaran konvensi kerja sama moneter Barat ini memicu kehebohan di kalangan pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), seperti dilaporkan Financial Times.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita asing. Pelemahan yen yang berkepanjangan membuat mata uang Asia lainnya, termasuk rupiah, berada dalam tekanan kompetitif. Depresiasi yen dapat mengalihkan arus investasi asing dari pasar negara berkembang ke Jepang, mengingat imbal hasil obligasi Jepang yang mulai naik. Kepala Ekonom sebuah bank investasi di Jakarta menilai, "Setiap intervensi besar oleh bank sentral asing selalu menciptakan riak di pasar keuangan domestik, baik melalui sentimen risk-on/off maupun pergerakan dolar AS."

Yang menarik, Jepang dan AS telah menyiapkan jalur darurat berupa fasilitas Federal Reserve yang diciptakan era pandemi COVID-19. Fasilitas ini memungkinkan Jepang memperoleh likuiditas dolar tanpa harus menjual obligasi Treasury AS, sehingga mengurangi tekanan pendanaan. Namun, data The Fed menunjukkan tidak ada perjanjian repo yang dieksekusi hingga 5 Agustus, mengindikasikan Jepang belum memanfaatkan fasilitas tersebut dalam aksi terbarunya.

Keputusan AS menggunakan euro dalam intervensi menjadi sorotan. Sejumlah pejabat senior ECB menilai langkah itu sebagai pelanggaran konvensi yang belum pernah terjadi, karena melibatkan mata uang negara ketiga tanpa koordinasi sebelumnya. Juru bicara Treasury AS membenarkan realokasi aset cadangan, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut. Ketegangan ini berpotensi mempengaruhi hubungan diplomatik di antara bank-bank sentral utama dunia.

Ke depan, pasar akan mencermati rilis data resmi Kementerian Keuangan Jepang pada 28 Agustus untuk memastikan angka intervensi Juli. Pertanyaan besar yang menggantung: apakah Jepang mampu mempertahankan cadangan devisanya jika yen terus melemah? Dan bagaimana respons negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam menjaga stabilitas mata uangnya di tengah ketidakpastian global? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan moneter kawasan dalam beberapa bulan mendatang.