Survei Global: China Kini Lebih Dikagumi daripada AS, Apa Dampaknya bagi Asia Tenggara?

Lembaga riset Pew Research Center mencatat perubahan signifikan dalam peta persepsi global: untuk pertama kalinya sejak survei tahunan dimulai pada 2002, China berhasil mengungguli Amerika Serikat dalam hal pandangan positif masyarakat dunia. Pada survei musim semi 2026, 46 persen responden menilai China secara positif, sementara AS hanya memperoleh 36 persen. Angka ini menjadi sinyal bahwa dominasi AS di ranah opini publik mulai tergerus, dan bukan hanya karena faktor kepemimpinan semata.

Pergeseran ini juga terkonfirmasi di kalangan elite kebijakan dan bisnis Asia Tenggara. Survei State of Southeast Asia 2026 yang dirilis ISEAS Yusof-Ishak Institute menunjukkan 52 persen responden akan memilih China jika dipaksa memilih salah satu dari dua kekuatan besar, mengungguli AS yang hanya 48 persen. Ini merupakan perubahan dari tahun-tahun sebelumnya ketika AS masih menjadi pilihan utama. Analis Kevin Chen dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menilai bahwa kebijakan Trump yang disruptif dan keberhasilan China dalam mempromosikan soft power menjadi faktor utama di balik pembalikan ini.

Namun, ada dua asumsi yang perlu diuji: pertama, bahwa negara-negara yang masih berhubungan dengan Washington menerima volatilitasnya; kedua, bahwa pamor AS akan pulih setelah pergantian presiden. Faktanya, meskipun popularitas AS menurun, negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Filipina tetap menjalin kerja sama dengan Washington, termasuk bergabung dalam Pax Silica dan menandatangani kemitraan pertahanan. Indonesia pun menandatangani Major Defence Cooperation Partnership. Ini menunjukkan bahwa kawasan tidak serta-merta meninggalkan AS, tetapi mereka melakukannya dengan strategi lindung nilai yang cermat.

Filipina, misalnya, meneken pakta pertahanan dengan Jepang dan menggandeng Australia untuk proyek infrastruktur di Luzon. Singapura juga memperkuat ketahanan rantai pasok dengan Selandia Baru dan Australia. Langkah-langkah ini saat ini masih melengkapi kepentingan AS, tetapi jika terus berlanjut, AS bisa kehilangan posisi sentralnya dalam tatanan keamanan Asia yang semakin terdesentralisasi. Kawasan ini sedang membangun jaringan kemitraan yang lebih beragam, dan AS tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai satu-satunya mitra utama.

Banyak pihak berasumsi bahwa pergantian presiden akan memulihkan citra AS, seperti yang terjadi pada masa Joe Biden. Namun, analis menilai kali ini pemulihan tidak akan semudah itu. Kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat personal, melainkan struktural. Kebijakan seperti perang dagang dan pembatasan imigrasi telah menggerus kepercayaan global. Sektor pendidikan tinggi, yang selama ini menjadi aset soft power utama AS, mengalami penurunan 20 persen pendaftaran mahasiswa asing pada semester Spring 2026. Pembatasan visa yang lebih ketat akan memperparah situasi ini, yang pada gilirannya mengurangi afinitas budaya terhadap AS di masa depan.

Langkah pemangkasan yang dilakukan Department of Government Efficiency (DOGE) juga menghancurkan alat-alat soft power penting seperti USAID dan Voice of America. Meskipun pemerintah AS mulai merekrut kembali pegawai federal, institusi yang telah dibubarkan tidak mudah dibangun ulang. Keahlian dan jaringan yang hilang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Sementara itu, China terus memperkuat daya tariknya melalui terobosan teknologi, seperti roket yang dapat digunakan kembali dan model AI Moonshot Kimi K3 yang mampu bersaing dengan produk Amerika dengan biaya lebih rendah. China juga menarik talenta-talenta terbaiknya untuk pulang, seperti Yang Zhilin, pendiri Moonshot AI, yang memilih kembali ke China setelah menyelesaikan PhD di Carnegie Mellon.

Bagi Indonesia, perubahan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu cermat dalam menyeimbangkan hubungan dengan kedua raksasa tersebut. Kerja sama pertahanan dengan AS tetap penting, tetapi ketergantungan ekonomi pada China juga tidak bisa dihindari. Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi tawar, sambil memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Ke depan, tantangan bagi Washington adalah meyakinkan mitra, perusahaan, dan talenta global bahwa AS masih dapat diandalkan. Namun, dengan kerusakan yang sudah terlanjur terjadi, pertanyaannya adalah: mampukah AS memulihkan kepercayaan yang telah hilang, atau justru China yang akan semakin mengukuhkan dominasinya di kawasan? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, harus siap menghadapi kedua skenario tersebut.