UEFA Pertahankan Boikot Piala Dunia: Kepercayaan pada Infantino Hilang
Baca dalam 60 detik
- UEFA menegaskan tetap memboikot Piala Dunia putra dan putri meski FIFA telah menarik rencana investasi swasta.
- Sikap UEFA didasari hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino, yang dinilai gagal menjaga transparansi.
- Langkah ini berpotensi memicu krisis tata kelola sepak bola global dan berdampak pada distribusi pendapatan ke asosiasi anggota, termasuk Indonesia.

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) menegaskan sikapnya untuk tetap memboikot Piala Dunia putra dan putri, meskipun FIFA telah menarik rencana pembentukan badan komersial baru yang sempat memicu kontroversi. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (6/8) melalui pernyataan resmi yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA, Gianni Infantino, telah hilang dan tidak akan pulih hanya dengan pencabutan proposal.
Boikot ini berawal dari rencana FIFA yang ingin membentuk anak usaha komersial bernama FIFA Forward Enterprise (FFE) dengan valuasi mencapai US$20 miliar. Rencana tersebut diproyeksikan mampu mengumpulkan dana hingga US$4,2 miliar, yang sebagian akan dialokasikan sebagai pembayaran satu kali sebesar US$20 juta untuk masing-masing dari 211 asosiasi anggota pada awal 2027. Selain itu, alokasi dana untuk siklus 2027โ2030 juga direncanakan naik dari US$8 juta menjadi US$20 juta. Namun, langkah ini menuai kritik tajam karena dianggap tidak transparan dan mengancam integritas kompetisi.
UEFA, yang sebelumnya mengancam akan memboikot kompetisi FIFA, dianggap sebagai aktor kunci yang memaksa FIFA menarik kembali rencana tersebut. Meski syarat pertamaโpenarikan proposalโtelah dipenuhi, UEFA menilai syarat kedua, yaitu jaminan bahwa upaya serupa tidak akan terulang, belum dipenuhi. Dalam pernyataannya, UEFA menegaskan bahwa asosiasi anggotanya telah menyuarakan kondisi yang jelas, dan kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
Ketegangan antara UEFA dan FIFA semakin memuncak setelah pernyataan UEFA yang menyebut kesepakatan yang diusulkan Infantino sebagai "kesepakatan belakang layar yang buruk dan tidak transparan". Meskipun Infantino mendapat dukungan dari dewan direksi FIFA dalam pertemuan darurat di Maroko, UEFA merespons dengan sinis, menyebut dukungan tersebut berasal dari orang-orang yang kariernya bergantung pada presiden FIFA. Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, yang sebelumnya mengkritik rencana tersebut melalui email internal, juga dianggap tidak mengubah sikap UEFA.
Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi strategis. Sebagai salah satu dari 211 anggota FIFA, PSSI berpotensi menerima manfaat finansial dari rencana tersebut. Namun, ketidakstabilan tata kelola FIFA dapat memengaruhi distribusi dana dan program pengembangan sepak bola di tanah air. Selain itu, sikap UEFA yang keras terhadap Infantino dapat memicu reformasi di FIFA, yang pada akhirnya akan berdampak pada kebijakan global, termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Para pengamat menilai bahwa langkah UEFA ini bukan sekadar perseteruan antarlembaga, melainkan sinyal kuat akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sepak bola dunia. Infantino, yang sebelumnya dipuji karena upaya ekspansi kompetisi, kini menghadapi tekanan besar dari salah satu konfederasi terkuat di dunia. Pertanyaannya, akankah FIFA mampu memulihkan kepercayaan UEFA, atau justru memicu perpecahan yang lebih dalam di tubuh organisasi?
Ke depan, dinamika antara UEFA dan FIFA akan menjadi sorotan utama menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Jika boikot tetap dipertahankan, turnamen tersebut akan kehilangan partisipasi tim-tim Eropa, yang selama ini menjadi daya tarik utama. Namun, jika ada rekonsiliasi, perlu ada jaminan kuat bahwa keputusan besar tidak lagi diambil secara sepihak dan tertutup. Bagi Indonesia, stabilitas FIFA adalah prasyarat penting bagi perkembangan sepak bola nasional yang berkelanjutan.



