Prabowo Akui Ketertinggalan Riset dan Pendidikan: 'Kita Koreksi Diri sebagai Bangsa'

Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan menyeluruh pada sektor pendidikan dan riset nasional, sebuah pengakuan terbuka atas ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara maju. Dalam pertemuan dengan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Kamis, kepala negara menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.

Sorotan utama tertuju pada skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Belanda, hingga Jepang. Prabowo menyebut kondisi ini sebagai 'peringatan' sekaligus 'koreksi' bagi bangsa. "Kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh menjadi alasan bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan ini," ujarnya di hadapan para peneliti.

Kepala negara juga menggarisbawahi tantangan geografis yang kerap dijadikan pembenaran atas rendahnya mutu pendidikan. Wilayah Indonesia yang luas dengan ribuan pulau membuat distribusi sekolah tidak merata, terutama di daerah terpencil. Namun, Prabowo menilai hal itu tidak boleh menghalangi upaya perbaikan. "Ini yang saya maksud. Sudah kita terima ini sebagai peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi," tegasnya.

Di tengah kritik terhadap anggaran riset, Presiden mengakui bahwa investasi di bidang research and development (R&D) masih sangat minim. "Investasi kita di bidang R&D sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya, ini koreksi kita dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu," kata Prabowo. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha dan akademisi bahwa pemerintah berkomitmen menggeser prioritas pembangunan.

Sejumlah langkah konkret telah dicanangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Selain perbaikan fisik sekolah, pemerintah akan membangun sekolah unggulan yang dirancang untuk menjaring anak-anak berbakat. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang siap bersaing di perguruan tinggi global. Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan rencana mengundang pengelola universitas terbaik dunia untuk bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia.

Langkah ini disambut positif oleh para pengamat pendidikan. Mereka menilai kolaborasi dengan institusi internasional dapat mempercepat transfer pengetahuan dan peningkatan standar akademik. Namun, tantangan terbesar tetap pada pemerataan akses dan kualitas guru di daerah terpencil. Tanpa perhatian serius pada aspek ini, kesenjangan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa berpotensi melebar.

Bagi investor dan pelaku industri, pernyataan Prabowo menjadi sinyal penting. Perbaikan kualitas SDM dan riset diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, sekaligus menarik investasi asing di sektor teknologi dan manufaktur. Namun, realisasi kebijakan ini membutuhkan konsistensi anggaran dan pengawasan yang ketat.

Ke depan, publik menanti langkah nyata pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dan riset. Apakah komitmen ini akan diikuti dengan kebijakan yang terukur, atau justru tenggelam dalam birokrasi? Pertanyaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kabinet Merah Putih untuk membuktikan bahwa koreksi yang dicanangkan bukan sekadar retorika.