Safari Politik Jokowi dan PSI: Gelar Adat, Antara Penghormatan atau Komodifikasi Elektoral?

Rangkaian kunjungan politik Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke sejumlah daerah kembali memanaskan diskursus publik. Bukan sekadar agenda seremonial, setiap langkah mantan presiden itu dihiasi prosesi adat dan pemberian gelar kehormatan, yang memicu pertanyaan: apakah ini bentuk penghormatan tulus atau strategi elektoral yang terselubung?

Dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir Juli lalu, Jokowi dianugerahi gelar "Saudara Raja-Raja Timor" dalam Festival dan Karnaval Gajah di Kupang. Sebelumnya, di Lampung, ia menerima gelar "Baginda Pemuka Bangsa" dari Kedatun Keagungan. Kedua gelar ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Jokowi selama memimpin Indonesia. Namun, di balik kemeriahan tersebut, tersirat nuansa politis yang tidak bisa diabaikan.

PSI, yang gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara hanya 2,8 persen, kini tengah berupaya memperluas basis pemilihnya. Safari politik bersama Jokowi dinilai sebagai langkah untuk menjangkau daerah-daerah marginal di luar Jawa yang secara kultural masih kuat memegang tradisi. Pengamat politik Universitas Airlangga, Kris Nugroho, menilai strategi ini merupakan upaya membangun dukungan dari akar rumput, terutama di wilayah yang afiliasi politiknya masih fluktuatif.

"Daerah-daerah marginal ini kan masih volatile, rawan berubah. Nah, inilah yang dimanfaatkan PSI dan Jokowi untuk membangun basis politik dari pinggiran," ujar Kris. Namun, ia mengingatkan risiko desakralisasi tradisi. Menurutnya, penarikan simbol adat ke ranah politik praktis dapat memicu polarisasi di dalam masyarakat adat itu sendiri, antara yang mendukung dan menolak Jokowi. "Ini semacam politik belah bambu yang bisa merusak ketahanan politik masyarakat adat," tambahnya.

Senada, peneliti politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, meragukan efektivitas strategi ini untuk meraup suara signifikan. Ia menilai penganugerahan gelar adat lebih bersifat simbolis dan seremonial. "Efektivitasnya sangat kasuistik, tidak semua daerah punya pengaruh adat yang kuat secara informal," jelas Wasisto. Ia menekankan bahwa yang paling pasti dari atraksi politik ini adalah terkikisnya makna luhur adat itu sendiri.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, membantah adanya politisasi. Ia menegaskan bahwa kehadiran Jokowi dan PSI murni atas undangan masyarakat adat. "Bukan kita yang mengemis, tapi diundang. Ketika datang, ya ada prosesi seperti itu, dan kami melihat tidak ada pelanggaran," ujarnya. Bestari juga meluruskan pemberitaan soal gelar di NTT, menyebut bahwa tidak ada gelar adat yang disematkan, melainkan hanya penghormatan sebagai "sahabat raja-raja Timor".

Bestari menambahkan bahwa PSI kini bertransformasi menjadi partai yang terbuka untuk semua kalangan, tidak lagi terbatas pada segmen anak muda. "Kami partai super terbuka. Boleh garap anak muda, perempuan, pengajian, semuanya. Apalagi bersama Pak Jokowi, kami optimis menang besar," pungkasnya.

Perdebatan ini menyoroti dilema antara pelestarian budaya dan pragmatisme politik. Di satu sisi, pemberian gelar adat dapat menjadi perekat silaturahmi dan apresiasi terhadap pemimpin. Di sisi lain, ketika tradisi sakral ditarik ke dalam kontestasi elektoral, maknanya bisa tereduksi menjadi sekadar alat kampanye. Pertanyaannya, apakah masyarakat adat akan terus membiarkan tradisi mereka dijadikan komoditas politik, ataukah akan ada kesadaran kritis untuk menjaga netralitas adat dari kepentingan sesaat?