Gagasan Baru di Jepang: Aset ETF Bank Sentral Jadi Sumber Dana Pemangkasan Pajak?

Wacana memanfaatkan kepemilikan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) milik Bank of Japan (BOJ) untuk mendanai pemangkasan pajak penjualan mulai mengemuka di kalangan politik Jepang. Seorang eksekutif partai penguasa mengisyaratkan bahwa aset raksasa bank sentral tersebut dapat menjadi sumber pendapatan non-utang yang selama ini dicari pemerintah.

Pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Rabu lalu secara resmi menyetujui rencana ambisius untuk memangkas pajak konsumsi atas bahan makanan dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran yang semakin besar terhadap kondisi fiskal negara yang sudah terbebani. Takaichi berjanji tidak akan menerbitkan utang baru, melainkan mencari pendapatan non-pajak untuk menutup kekurangan yang diperkirakan mencapai 5 triliun yen atau sekitar 31,71 miliar dolar AS setiap tahunnya.

Daishiro Yamagiwa, anggota senior panel pajak Partai Demokrat Liberal (LDP), mengemukakan bahwa hasil penjualan kepemilikan ETF BOJ senilai 37 triliun yen dapat menjadi salah satu opsi untuk mengisi celah anggaran tersebut. "Dengan rencana BOJ saat ini, butuh satu abad untuk menjual seluruh kepemilikan ETF-nya. Harga saham sedang tinggi, jadi tidak ada salahnya mempertimbangkan untuk mempercepat laju penjualan," ujar Yamagiwa dalam sebuah program daring yang ditayangkan Selasa lalu.

Sejak September tahun lalu, BOJ telah menjual kepemilikan ETF-nya di pasar dengan kecepatan sekitar 330 miliar yen per tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bank sentral untuk membongkar sisa-sisa stimulus moneter masif yang pernah digelontorkan selama 13 tahun untuk merevitalisasi ekonomi yang lesu. BOJ sebelumnya menyatakan sengaja bergerak perlahan guna menghindari gejolak di pasar saham ketika melepas aset senilai 37 triliun yen yang tersimpan di neracanya.

Wacana ini memunculkan pertanyaan besar tentang independensi bank sentral dan stabilitas pasar keuangan. Jika BOJ mempercepat penjualan ETF-nya, hal itu dapat membanjiri pasar dan berpotensi menekan harga saham. Namun, di sisi lain, langkah ini bisa menjadi solusi kreatif bagi pemerintah yang ingin memenuhi janji kampanye tanpa menambah beban utang.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan untuk dicermati. Bank Indonesia (BI) juga memiliki portofolio aset yang dikelola untuk menjaga stabilitas moneter. Meskipun tidak sebesar BOJ, gagasan memanfaatkan aset bank sentral untuk kepentingan fiskal bisa menjadi preseden yang memengaruhi cara pandang terhadap peran bank sentral di kawasan. Namun, perlu diingat bahwa BI memiliki mandat yang ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sehingga langkah serupa mungkin tidak serta-merta dapat diterapkan.

Para analis menilai bahwa usulan Yamagiwa masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi. Namun, sinyal ini menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap BOJ untuk berkontribusi lebih besar pada agenda fiskal pemerintah semakin nyata. Ke depannya, pertanyaan krusial adalah: sejauh mana bank sentral dapat berkompromi dengan kebutuhan politik tanpa mengorbankan kredibilitasnya? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan moneter Jepang dan berpotensi menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.